Sabtu, Oktober 17, 2026

Dari Mayjen Jadi Letjen TNI, Kepala BNPB Kristomei Sianturi Tekankan Sinergi Polri dalam Penanganan Bencana

WIB

Aliansi.co,Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan pentingnya sinergi TNI, Polri, kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam memperkuat penanganan bencana di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kristomei usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta.

Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan kolaborasi dan koordinasi terpadu, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ujar Kristomei dalam jumpa pers di Istana Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2026).

Baca Juga :  Presiden Prabowo Lantik Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Ia mengatakan, salah satu prioritas awalnya adalah memastikan penanganan berbagai bencana yang tengah terjadi di sejumlah wilayah berjalan cepat dan terkoordinasi.

Bencana tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga erupsi gunung berapi.

“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” katanya.

Baca Juga :  Pakai Megafon, Jokowi Minta Maaf kepada Warga dan Pedagang Pasar, Ada Apa?

Menurut Kristomei, penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja.

Keterlibatan seluruh unsur pemerintah, termasuk TNI dan Polri, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan respons terhadap bencana berjalan efektif.

“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.

Selain memperkuat sinergi lintas lembaga, Kristomei juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), juga diperlukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana.

Baca Juga :  Merasa Dikhianati Anies, Demokrat Ungkit Ajakan 'Menjemput Takdir' AHY jadi Cawapres

Sebagai langkah awal setelah dilantik, Kristomei akan melakukan konsolidasi internal di lingkungan BNPB.

Langkah tersebut dilakukan untuk mempelajari kondisi dan kebutuhan penanganan bencana sekaligus memastikan upaya di lapangan dapat segera berjalan.

“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya. red

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

BGN Buka Suara soal Penemuan Mayat di Dapur MBG

Aliansi.co,Jakarta- Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal penemuan mayat yang dikaitkan dengan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan BGN menyusul beredarnya informasi...

Mutasi Besar-besaran Polri, Wakabaintelkam-Kakorlantas hingga Kapolda Berganti

Aliansi.co, Jakarta – Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap 199 personel yang terdiri dari perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Sejumlah jabatan strategis mulai...

Polri Gerebek Dua Kampung Narkoba Legendaris Jakarta, 24 Orang Diamankan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggerebek dua kampung legendaris yang terkenal sebagai basis peredaran narkoba di Jakarta, yakni Kampung Ambon, Jakarta Barat, dan Kampung Boncos, Jumat...

Terseret Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi, Bupati Gowa Dijerat Pasal Berlapis

Aliansi.co, Jakarta – Bupati Gowa, HT, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau pungutan liar serta gratifikasi terkait pengurusan...

Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg, Komisi III DPR Minta Polisi Transparan dan Profesional

Aliansi.co, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyoroti dugaan intimidasi dalam pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Mauk...