Aliansi.co, Jakarta- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sejalan dengan reformasi birokrasi.
Jokowi mendorong Menteri PANRB membuat tolak ukur kinerja ASN dalam setiap pekerjaan yang dilakukan.
“Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Saya pernah ke daerah, saya lihat kepala sekolah, guru, kerja sampai malam urusan apa? SPJ. Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tetapi urusannya SPJ,” ungkap Jokowi saat membuka Rakernas Korpri Tahun 2023, di Jakarta, Selasa (03/10/2023).
Jokowi mencontohkan, kinerja ASN dapat dinilai dari keberhasilan program peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penurunan kemiskinan di wilayah masing-masing.
“Sekda enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa, misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten [sebesar] enam koma. Harus ukurannya gitu, bukan ukurannya SPJ, repot kalau seperti itu, kejebak ke dalam sistem seperti itu,” tegasnya.
Jokowi menambahkan, orientasi kerja ASN harus diubah agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk melompat menjadi negara maju dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya. Tapi memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya, memang agar orientasinya ini berubah. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum [Korpri], kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah,” ujarnya.
