Aliansi.co, Jakarta- Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengungkap praktik korupsi di Indonesia yang masih terjadi pada pejabat pemerintah pusat hingga tingkat desa.
Hal itu dikatakannya saat membuka acara Konferensi Hukum Nasional 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Bahkan, kata dia, kepala desa (kades) di daerah semakin banyak yang mengakali penggunaan dana desa untuk plesiran.
“Dalam tren catatan risiko kami, bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi ini trennya semakin banyak. Tapi korupsi dilakukan dari tingkat paling bawah sampai juga tinggi,” ujar Wahyu, dikutip Kamis (26/10/2023).
“Kita lihat ada menteri, ada pejabat, tapi di tingkat desa, di kepala desa, penggunaan dana desa juga banyak dilakukan penyimpangan,” lanjutnya.
Wahyu juga mengungkap bahwa penyimpangan penggunaan dana desa semakin marak terjadi.
Pejabat di tingkat desa kerap menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, seperti perjalanan dinas yang tidak relevan.
Namun, Wahyu tidak membuka kades di daerah mana yang melakukan modus tersebut.
“Dana desa dikumpulkan untuk plesiran, untuk seolah-olah studi banding ke suatu tempat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan,” ujarnya.
Wahyu menilai bahwa salah satu penyebab praktik korupsi di tingkat desa adalah minimnya pemahaman para pejabat desa dalam pengelolaan dana desa.
Oleh karena itu, Polri turun tangan dengan mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk memberikan pendampingan kepada mereka.
“Karena tidak semua kepala desa di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah yang mungkin tidak tersentuh pendidikan, paham bagaimana cara memanfaatkan dana desa,” jelas Wahyu.
Upaya pendampingan oleh Bhabinkamtibmas menjadi salah satu langkah Polri dalam mengatasi korupsi di tingkat desa dan memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan efektif.
“Salah satu yang dilakukan Polri melakukan pendampingan oleh para Bhabinkamtibmas,” tandasnya.
