Rabu, November 18, 2026

Soal Penggunaan APBD 2022, Komisi di DPRD Jakarta Sampaikan Lima Rekomendasi kepada Prasetio Edi

WIB

Aliansi.co, Jakarta– Lima komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan sebagai evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2022.

Catatan tersebut dilaporkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) di gedung DPRD Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Prasetio mengatakan, catatan yang disampaikan lima komisi dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kembali kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja tahun berikutnya.

Baca Juga :  Ribuan Pelajar Ramaikan Jumbara PMR di Ragunan, PMI Jaksel Siapkan Sertifikat

“Catatan lima komisi sebagai rekomendasi kepada Gubernur mengenai LKPJ tahun 2022 pada rapat paripurna pada 17 April 2023 mendatang,” kata Prasetio melalui keterangannya yang diterima, Jumat (14/4/2023).

Adapun komisi A DPRD DKI Jakarta dalam salah satu evaluasinya mendorong Pemprov DKI untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada pengembang yang belum juga menyerahkan kewajiban penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).

Baca Juga :  Harianto Badjoeri Tutup Usia, Kasatpol PP Kenang Kebijakan Sang Legenda

“Komisi A merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan dengan mencabut ataupun tidak menerbitkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada pengembang pelanggar,” ujar Mujiyono, Ketua Komisi A di gedung DPRD DKI Jakarta,

Selanjutnya Komisi B dalam salah satu catatannya meminta Pemprov DKI mengevaluasi rencana kenaikan tarif TransJakarta (TJ) serta memperluas rute yang terintegrasi, dengan harapan dapat menjangkau warga lebih banyak lagi, khususnya yang berbatasan dengan wilayah penyangga.

Baca Juga :  Tuntaskan Kisruh Limbah Sapi di Cikoko, Pemkot Jaksel Pertemukan Peternak dan Warga

“Komisi B memberikan rekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang untuk rencana kenaikan tarif dan kemungkinan menggratiskan biaya tiket perjalanan dengan harapan dapat mengalihkan banyak pengguna kendaraan pribadi ke moda transportasi umum, khususnya ke TransJakarta,” ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...