Rabu, November 18, 2026

Pengamat Ini Sebut Tragedi Pernikahan Putra KDM di Garut Bisa Masuk Ranah Pidana

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Emik angkat suara terkait tragedi yang terjadi dalam pesta pernikahan Maula Akbar, putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut.

Acara yang digelar di Lapangan Otto Iskandar Dinata itu berubah menjadi malapetaka setelah tiga orang meninggal dunia akibat desakan massa yang tak terkendali.

Sugiyanto menilai peristiwa ini sebagai bentuk kelalaian serius dari pihak penyelenggara yang berpotensi masuk ranah pidana.

Ia menegaskan, keselamatan publik merupakan tanggung jawab mutlak dalam setiap penyelenggaraan acara berskala besar.

Baca Juga :  NasDem Gugat Status Tersangka Johnny G Plate, Kejagung: Silahkan Kapan Saja Kami Siap

“Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa, dan itu diatur dalam Pasal 359 KUHP serta Pasal 474 ayat (3) KUHP baru. Penyelenggara tidak bisa berlindung di balik dalih ketidaktahuan atau teknis lapangan,” tegas Sugiyanto dalam keterangannya, Rabu (23/7/2025).

Menurutnya, panitia dan pemilik hajatan, bahkan pejabat yang terlibat harus diperiksa secara hukum karena diduga gagal mengantisipasi potensi kerumunan besar.

Terlebih langtaran adanya hiburan dan makan gratis yang diumumkan secara terbuka kepada publik.

Baca Juga :  Motor Jurnalis Istana Presiden Digondol Maling, Polisi Turun Telusuri Jejak Pelaku

“Acara seperti ini tentu memancing kerumunan. Tanpa pengamanan yang cukup, tanpa pengendalian massa, dan tanpa dukungan medis di lokasi, itu jelas kelalaian fatal. Apalagi jika kita lihat video viral, pihak keluarga mengetahui betul soal rencana makan gratis untuk ribuan orang,” katanya.

Sugiyanto juga menyoroti pernyataan Dedi Mulyadi yang disebut tidak mengetahui adanya makan gratis dalam acara tersebut.

Ia menyebut pernyataan itu kontradiktif dengan bukti visual yang beredar di media sosial.

“Kalau dalam video terlihat KDM dan anaknya membahas secara spesifik soal makan gratis, maka pernyataan bahwa dia tidak tahu justru memperkuat dugaan bahwa ada upaya menghindar dari tanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Gerobak Bakso, Harta Dua Pejabat Kemendag Disita Bareskrim 

Sugiyanto menyampaikan tragedi ini harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat publik agar tidak mengabaikan aspek keselamatan hanya demi pencitraan atau kemewahan acara.

“Ini menyangkut nyawa. Tidak bisa dianggap angin lalu. Tiga orang meninggal dunia — anak-anak, lansia, bahkan anggota polisi. Ini seharusnya jadi pengingat keras bahwa keselamatan publik adalah prioritas, bukan formalitas,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...