Rabu, November 18, 2026

Kisruh Jaminan Utang Proyek KCJB, DPR Minta Pemerintah Tidak Kendor Hadapi China

WIB

Aliansi.co, Jakarta-Kisruh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi perhatian DPR RI.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritisi permintaan China yang menginginkan APBN menjadi jaminan dalam proyek KCJB.

Ia menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah China tersebut.

“Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN,” ujar Lasarus dalam keterangannya yang diterima, Selasa (18/4/2023).

Baca Juga :  DPR Tolak Desakan China Minta APBN buat Jaminan Utang Proyek KCJB

Karena itu, dia meminta pemerintah jangan kendor menghadapi permintaan tersebut.

Sebaliknya pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan China itu.

Di sisi lain, pemerintah harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek ini KCJB dijalankan.

“Harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang,” jelasnya.

Baca Juga :  Jokowi Resmikan Pabrik Batrei Litium, Awalnya Picu Pro Kontra

Lebih lanjut ia menegaskan agar pemerintah tidak membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB karena dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN.

“Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena harusnya pada skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, nah di masa itulah kita berikan skema pengembalian,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Baca Juga :  Puncak Arus Balik Lebaran Terjadi pada Hari Buruh, 465 Ribu Pemudik Masih di Luar Jabodetabek
Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...