Aliansi.co,Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam amanatnya pada Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun 2026, Rabu (1/7/2026), Prabowo mengingatkan bahwa hukum harus menjadi pelindung masyarakat, bukan alat untuk melayani kepentingan pihak tertentu.
Berbicara di Lapangan Satuan Latihan Korbrimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Presiden menekankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum wajib memastikan setiap warga memperoleh perlindungan dan rasa aman melalui penegakan hukum yang berkeadilan.
“Negara kita adalah negara hukum. Karena itu hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” kata Prabowo.
Prabowo kemudian menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang tidak memihak dan bebas dari kepentingan politik maupun kekuasaan ekonomi.
Menurutnya, hukum tidak boleh dijalankan secara diskriminatif ataupun dijadikan alat untuk menekan kelompok tertentu.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik,” kata Prabowo.
“Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum,” sambungnya.
Prabowo juga menekankan bahwa masyarakat yang mencari keadilan harus memperoleh pelayanan yang baik dari aparat penegak hukum.
Ia mengingatkan bahwa negara berkewajiban memberikan rasa aman kepada mereka yang berada di pihak yang benar, sementara setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” ujarnya.
Selain menyoroti penegakan hukum, Prabowo turut menyinggung pentingnya menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, namun mengingatkan agar demokrasi tidak dikuasai oleh kepentingan modal maupun pengaruh asing.
“Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia,” ucapnya.