Aliansi.co, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menyindir keras jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai bekerja seenaknya dan tidak bertanggung jawab kepada bangsa maupun negara.
Prabowo bahkan mengaku heran karena dalam kondisi tertentu pemerintah justru tidak dianggap dalam pengelolaan perusahaan negara.
Sentilan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo awalnya menyoroti jumlah BUMN yang menurutnya terlalu banyak.
Berdasarkan temuan pemerintah, terdapat 1.074 BUMN dengan struktur perusahaan yang berlapis, mulai dari anak perusahaan hingga cucu dan cicit perusahaan.
“Saya kira BUMN itu 300 atau 400. Ternyata ada 1.074 BUMN,” kata Prabowo.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi persoalan serius apabila perusahaan-perusahaan negara tidak dikelola secara produktif dan bertanggung jawab.
“BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa,” ujarnya.
Prabowo kemudian menyinggung perilaku sebagian pengurus BUMN yang dinilainya tidak menjalankan perusahaan sesuai kepentingan negara.
“BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Bahkan pemerintah tidak dianggap,” tegasnya.
“Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini,” sambung Prabowo.
Prabowo tidak berhenti pada kritik terhadap tata kelola BUMN.
Ia bahkan membuka kemungkinan pengusutan terhadap pengurus dan direksi perusahaan negara dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
Menurut Prabowo, pemerintah dapat membentuk pengadilan ad hoc khusus apabila diperlukan untuk mengusut berbagai persoalan yang terjadi dalam pengelolaan BUMN.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus, direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.
Namun, rencana tersebut tidak akan diputuskan sendiri oleh pemerintah. Prabowo mengatakan dirinya akan membawa gagasan tersebut untuk dibahas bersama DPR.
“Tapi saya menghadapi majelis, akan menghadapi DPR,” ujarnya.
Di sisi lain, Prabowo membuka kemungkinan pemberian semacam amnesti khusus bagi pihak yang bersedia mengakui kesalahan dan menunjukkan sikap bertobat.
“Kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,” katanya.
Prabowo menyerahkan keputusan mengenai opsi tersebut kepada para wakil rakyat.
“Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.
Prabowo juga mengaku khawatir jika seluruh persoalan di tubuh BUMN dibuka secara bersamaan justru memicu kemarahan masyarakat.
“Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya, Saudara-saudara,” tutur Prabowo.