Aliansi.co, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 2,01 persen pada 2025.
Di saat bersamaan, angka ketimpangan gender berhasil ditekan hingga turun 15,65 persen.
Capaian tersebut merupakan hasil berbagai upaya terpadu Pemkot Jakarta Selatan dalam mendorong pembangunan responsif gender melalui intervensi di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Hal itu disampaikan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, saat mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 secara daring, Jumat (13/11).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Syafrin mengatakan, peningkatan peran perempuan dalam berbagai sektor kehidupan perlu diimbangi dengan kebijakan yang responsif gender.
Menurutnya, terdapat tiga tantangan utama yang masih membutuhkan perhatian, yakni perlindungan pekerja perempuan, penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).
“Tantangan tersebut menjadi dasar bagi kami untuk terus memperkuat kebijakan responsif gender, meningkatkan perlindungan, serta memastikan akses dan layanan publik yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta Selatan,” ujarnya saat menyampaikan paparan dari Ruang Rapat Gelatik Utama, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
Untuk memperkuat pelaksanaan PUG, Syafrin menuturkan, Pemkot Jakarta Selatan telah membangun landasan regulasi secara berjenjang.
Langkah tersebut mencakup penetapan enam regulasi tingkat kota serta Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Tahun 2023–2026 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2023.
Selain penguatan regulasi, Pemkot Jaksel juga menetapkan lima arah strategis untuk memastikan keberlanjutan program kesetaraan gender.
Salah satunya memperluas jangkauan Ruang Bersama Indonesia (RBI) ke seluruh 65 kelurahan serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat RT/RW.
“Kesetaraan gender bukan sekadar wacana, tetapi komitmen kami di Jaksel untuk nyata dan sepenuh hati,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan, Rizky Hamid, mengatakan, implementasi PUG juga didukung lima inovasi unggulan sepanjang periode 2024–2025.
Kelima inovasi tersebut meliputi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, integrasi ruang publik ramah disabilitas di Blok M Hub, layanan homecare bagi ibu nifas melalui Pasukan Pink di Puskesmas Pancoran, Ekowisata Ciliwung di Kelurahan Cikoko, serta program Ruang Bersama Indonesia.
Menurut Rizky, inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dan memastikan perempuan maupun kelompok rentan mendapatkan akses serta kesempatan yang setara.
“Hingga tahun 2026, program Ruang Bersama Indonesia telah diinisiasi di 10 kelurahan percontohan yang mewakili 10 kecamatan dan diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi,” tandasnya.