Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, sidang etik terhadap mantan Kapolri Jederal Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Sidang terhadap EHS digelar di Ruang Sidang Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, pada Selasa (17/11/2026).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penegakan kode etik dilakukan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law.
Menurutnya, setiap anggota Polri memiliki kedudukan yang sama dalam proses penegakan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia memastikan tidak ada perlakuan istimewa dalam penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri.
Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjutnya.
Trunoyudo menambahkan, penyampaian perkembangan penanganan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas institusi.
“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir mengatakan, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Namun, Polri belum mengumumkan tanggal pasti pelaksanaannya.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” ujar Isir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Isir juga belum mengungkapkan susunan ketua maupun anggota majelis yang akan menangani persidangan tersebut.
Di sisi lain, ia membenarkan bahwa sidang etik terhadap anggota berinisial EHS telah diagendakan pada Selasa ini.
“Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS,” katanya.
Adapun terkait Irjen Slamet Uliandi, Isir menjelaskan bahwa sidang etik terhadap yang bersangkutan belum dapat dilaksanakan karena masih menjalani perawatan kesehatan.
Menurutnya, Polri tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan sebelum melanjutkan proses pemeriksaan etik.
“Memang kondisi kesehatannya masih dalam perawatan, jadi belum bisa kemudian kita paksakan. Kita satu sisi harus tetap menghormati hak asasi, kondisi kesehatan yang terduga pelanggar SU ini,” jelas Isir.
