Aliansi.co, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Usai menjalani sidang etik di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, Jakarta, EHS langsung dikembalikan ke Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Jawa Barat, untuk menjalani proses hukum pidana yang ditangani Bareskrim Polri.
Dalam video yang diterima, EHS terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru muda.
Kedua tangannya dalam kondisi terikat dan wajahnya tertutup masker hitam saat digiring petugas menuju kendaraan taktis Brimob.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, putusan sidang etik tersebut langsung ditindaklanjuti dengan mengembalikan EHS ke tahanan.
“Tadi dengan putusan, salah satunya adalah sanksi administratif yaitu PTDH, tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yang pidana oleh Bareskrim,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, dikutip Rabu (18/11/2026).
Dalam persidangan, majelis KKEP menyatakan EHS terbukti melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Atas perbuatannya, EHS dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Selain sanksi administratif berupa PTDH, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perbuatannya sebagai tindakan tercela.
Namun, EHS menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengungkapkan, EHS menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam persidangan.
“Walaupun banding, tadi ada juga ucapan dari terduga pelanggar itu ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa.
Anam menjelaskan, para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan mengenai kepentingan, alur kewenangan, rangkaian peristiwa, hingga fakta yang berkaitan dengan dugaan penyadapan.
Menurutnya, keterangan para saksi membantu memperjelas rangkaian peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan etik.
“Selain itu, ada kesempatan menghadirkan saksi yang meringankan dengan interaksi yang cukup panjang, pembelaan yang juga cukup panjang, serta penuntutan yang saya kira juga cukup panjang,” ujarnya.
