Rabu, November 18, 2026

Akal-akalan Lukas Enembe, Bikin Pergub Legalkan Biaya Makan Minum Rp 1 Miliar Per Hari

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar akal-akalan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe untuk memakai uang negara demi kepentingan pribadinya.

Terkini, terungkap modus Lukas dengan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) agar bisa menggunakan dana operasional untuk makan dan minumnya senilai Rp1 miliar per hari.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungapkan Lukas mendapat anggaran operasional sebesar Rp1 triliun dalam satu tahun.

Dari jumlah itu, Lukas disebut menggunakan Rp400 miliar sebagai anggaran makan minum.

Sehingga estimasi biaya makan dan minum yang dipakai Lukas, sehari habis sekitar Rp1 miliar.

Baca Juga :  KPK Sita Rp 26,1 Miliar Hasil Korupsi Bupati Meranti, Sebagian Buat Nyawer Tim BPK Riau

“Satu tahun itu adalah 365 hari. Artinya, bahwa satu hari itu rata-rata Rp1 miliar. Nah, itu yang menjadi kejanggalan bagi kami, apa iya makan minum itu menghabiskan satu hari Rp1 miliar,” kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/6).

Asep mengatakan dana makan dan minum yang digunakan tersebut, dipertanggung jawabkan Lukas dalam bentuk kuitansi.

“KPK sedang mengklarifikasi terkait kuitansi tersebut ke banyak rumah makan,” katanya.

Asep mengungkapkan untuk melegalkan aksinya dari pemeriksaan, Lukas mengakalinya dengan membuat Pergub baru.

Sehingga saat Kementerian Dalam Negeri melakukan pemeriksaan, dana yang digunakan Lukas tersamar.

Baca Juga :  Dewas Bongkar Pungli Rp 4 Miliar di Rutan KPK, Modus Setor Tunai hingga Lewat Rekening Pihak Ketiga

“Jadi dibuat peraturan Pergub dulu, sehingga itu menjadi legal, padahal nanti masuknya ke bagian makan minum. Jadi memang ketika dicek itu Kementerian Dalam Negeri itu menjadi tidak kelihatan, tersamar dengan adanya begitu. itu ada modusnya seperti itu,” jelas Asep.

Menurut Asep, tindakan yang dilakukan Lukas itu disebut grand corruption.

Upaya itu berkaitan dengan pembuatan aturan agar tindak pidana korupsi yang dilakukan menjadi legal.

“Tipikal grand corruption itu adalah ketika membuat sebuah aturan yang dibuat itu seolah-olah aturannya benar tapi itu untuk melegalkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang, melakukan korupsi tapi dengan dibuat peraturannya seolah-olah menjadi benar, seperti itu,” terang dia.

Baca Juga :  Modal Ijazah Editan, Kondektur Bus di Tangerang jadi Dokter Gadungan di PSS Sleman, Per Bulan Bergaji Rp 15 Juta

Lembaga antirasuah telah menetapkan Lukas sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus TPPU ini merupakan pengembangan dari penanganan tindak pidana korupsi lain yang telah menjerat Lukas sebelumnya.

Lukas juga telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Kasus itu kini tengah berjalan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Sebanyak 27 aset Lukas, mulai dari uang, tanah, mobil, hingga apartemen telah disita oleh KPK.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...