Rabu, November 18, 2026

KPK Dinilai Megawati Tidak Efektif, Jokowi: Semua Lembaga Pasti Ada Kurangnya

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden Jokowi menanggapi isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai tidak efektif.

Menurut Jokowi KPK hanya perlu dievaluasi, bukan dibubarkan.

Jokowi menilai bahwa selama ini sistem yang berjalan di KPK sudah baik dan KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” ucap Jokowi keterangannya kepada awak media usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumut,  pada Jumat (25/08/2023).

Baca Juga :  Perang Hamas-Israel Memanas, Jokowi Perintahkan Menlu Lindungi WNI

Meski demikian, Jokwoi menyampaikan bahwa evaluasi tidak hanya kepada KPK, tetapi semua lembaga negara.

“Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia ke 5 Megawati Soekarnoputri bercerita pernah ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soalnya KPK sekarang dianggap Megawati hanya mencari keuntungan sendiri.

Baca Juga :  9 Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan ke Jokowi, Untuk Apa?

Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) di Jakarta Selatan, Senin (2/8/2023).

Megawati mengaku pernah meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK karena dinilai sudah tidak efektif.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati.

Megawati menyatakan KPK zaman sekarang berbeda saat awal dibentuknya bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga :  Atlet Indonesia Sabet Medali Emas di Olimpiade Paris, Jokowi: Pasti Ada Bonus

Lembaga antirasuah sekarang dianggap lemah dan hanya mencari keuntungan saja.

KPK, kata Mega, tidak melihat ke rakyat langsung yang masih banyak menyentuh garis kemiskinan

“Kalian hanya mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri, saya yang bikin KPK saya yang bikin MK,” bebernya.

Ia menyebut, semestinya KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat dan menegakkan hukum di Indonesia.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...