Selasa, September 29, 2026

KPK Dinilai Megawati Tidak Efektif, Jokowi: Semua Lembaga Pasti Ada Kurangnya

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden Jokowi menanggapi isu pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai tidak efektif.

Menurut Jokowi KPK hanya perlu dievaluasi, bukan dibubarkan.

Jokowi menilai bahwa selama ini sistem yang berjalan di KPK sudah baik dan KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

“Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT,” ucap Jokowi keterangannya kepada awak media usai meninjau Pasar Brahrang, di Kota Binjai, Sumut,  pada Jumat (25/08/2023).

Baca Juga :  Didesak DPR Audit Permohonan SIM, Korlantas Polri Umumkan Capaian PNBP Rp 8,6 Triliun

Meski demikian, Jokwoi menyampaikan bahwa evaluasi tidak hanya kepada KPK, tetapi semua lembaga negara.

“Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi,” tuturnya.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia ke 5 Megawati Soekarnoputri bercerita pernah ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Soalnya KPK sekarang dianggap Megawati hanya mencari keuntungan sendiri.

Baca Juga :  Jokowi Minta Pers Tidak Bersaing Bikin Berita Viral dan Hoaks

Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) di Jakarta Selatan, Senin (2/8/2023).

Megawati mengaku pernah meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK karena dinilai sudah tidak efektif.

“Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng,” kata Megawati.

Megawati menyatakan KPK zaman sekarang berbeda saat awal dibentuknya bersamaan dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga :  Bawa Kertas Tentang Aturan Presiden Boleh Kampanye, Jokowi: Ini Saya Tunjukin, Jelas!

Lembaga antirasuah sekarang dianggap lemah dan hanya mencari keuntungan saja.

KPK, kata Mega, tidak melihat ke rakyat langsung yang masih banyak menyentuh garis kemiskinan

“Kalian hanya mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri, saya yang bikin KPK saya yang bikin MK,” bebernya.

Ia menyebut, semestinya KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat dan menegakkan hukum di Indonesia.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Terseret Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi, Bupati Gowa Dijerat Pasal Berlapis

Aliansi.co, Jakarta – Bupati Gowa, HT, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan/atau pungutan liar serta gratifikasi terkait pengurusan...

Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Rajeg, Komisi III DPR Minta Polisi Transparan dan Profesional

Aliansi.co, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyoroti dugaan intimidasi dalam pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Mauk...

Bareskrim Gerebek Gudang LPG Oplosan di Tangerang Selatan, 910 Tabung Disita

Aliansi.co, Tangerang Selatan – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menggerebek dua lokasi yang diduga menjadi tempat pengoplosan LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi...

KPK Soroti Pengelolaan APBD Pemkab Karawang, Termasuk Pokir DPRD

Aliansi.co,Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat, termasuk pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir)...

Akhir Pelarian Tersangka Penipuan Rp37 Miliar, Ditangkap Usai Buron 3 Tahun

Aliansi.co,Jakarta- Pelarian tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai Rp37,4 miliar, Erick Soedjasa, akhirnya berakhir setelah hampir tiga tahun menjadi buronan. Erick ditangkap...