Aliansi.co,Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk badan baru buntut maraknya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Badan baru ini diarahkan memperkuat upaya pencegahan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan gambut.
Keputusan membentuk badan baru ini diambil setelah Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, badan baru yang diputuskan oleh Presiden bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
“Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9/2026).
Menurut Raja Juli, fokus utama BPGMN adalah memperkuat langkah pencegahan.
Pemerintah menilai pendekatan preventif lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan yang dilakukan setelah kebakaran terjadi.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
BPGMN nantinya memiliki posisi berbeda dibandingkan kelembagaan sebelumnya.
Raja Juli mengatakan badan tersebut akan berada langsung di bawah Presiden dan diisi oleh para ilmuwan serta profesional.
Selain dukungan kelembagaan, pemerintah juga akan menyiapkan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas BPGMN.
Upaya pencegahan karhutla akan menjadi perhatian terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut.
Keenam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan, penguatan kelembagaan tersebut diharapkan membuat upaya pencegahan karhutla dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan keahlian ilmiah dan profesional.
Pembentukan BPGMN juga disebut menjadi bagian dari keterbukaan Presiden Prabowo dalam menerima masukan dari kalangan akademisi dan ilmuwan terkait pengelolaan lingkungan dan kehutanan.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.