Aliansi.co, Jakarta-Presiden Jokowi menyinggung adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran di beberapa provinsi.
Jokowi mengatakan anggaran yang seharusnya untuk pengembangan pertanian, oleh provinsi tersebut justru dihabiskan untuk plesiran dinas.
“Saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian total anggaran Rp1,5 miliar, tapi Rp1 miliar untuk perjalanan dinas,” kata Jokowi dalam sambutannya pada penyampaian LHP atas LKPP dan IHPS II Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (26/6/2023).
Karena itu, Jokowi mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran.
Jokowi meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” ujar Jokowi.