Rabu, November 18, 2026

Kerap Bikin Kontroversi, DPR Dorong Presiden Bubarkan BRIN

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Pengancaman warga Muhamadiyah oleh peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berinisial APH berbuntut panjang.

Terkini, DPR RI mendorong Presiden Joko Widodo membubarkan lembaga riset tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengungkapkan presiden harus melihat secara objektif terkait efektivitas kinerja kelembagaan BRIN pasca peleburan seluruh lembaga riset.

“Bila penggabungan tersebut hanya melahirkan kasus-kasus kontroversial di tengah masyarakat, sebaiknya Presiden Jokowi segera membubarkan lembaga tersebut,” ungkap Mulyanto keterangannya kepada wartawan, Rabu (26/4/2023).

Baca Juga :  Sudah Habis Rp1 Trilun, Jokowi Harap TMII jadi Ikon Besar Pariwisata Indonesia

Pasalnya, lanjut Mulyanto, bukan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat.

Kehebohan sebelumnya yang pernah membuat publik ramai adalah pernyataan dari peneliti BRIN bahwa akan ada badai dahsyat karena cuaca ekstrim di Jabodetabek.

Pernyataan tersebut kemudian dibantah BMKG dan nyatanya terbukti tidak terjadi cuaca ekstrim.

Baca Juga :  Jokowi Tetapkan Jam Kerja ASN Selama Ramadan, Masuk Pukul 08.00 dan Istirahat 30 Menit, Kecuali Jumat

Selain itu, belum usai pula kehebohan soal privatisasi Kebun Raya Bogor, meledak kasus penutupan balai riset antariksa Watukosek, Pasuruan yang sempat ditanyakan Unesco.

“Ada lagi peneliti kekurangan ruang kerja, bahkan rebutan kursi, pimpinan BRIN justru malah berencana membangun ruang tidur untuk Ketua Dewan Pengarahnya,” kenang Politisi Fraksi PKS itu.

Oleh karena itu, Mulyanto minta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja lembaga ini secara sungguh-sungguh.

Baca Juga :  Menko Polhukam Bocorkan Penerima Tanda Jasa Kehormatan dari Jokowi, Ada Menteri hingga Budayawan

Mulyanto melihat BRIN telah menjadi lembaga super body, tersentralisasi, dan gemuk.

Akibatnya bukan hanya lamban bergerak, tetapi riskan terhadap penyakit degeneratif.

Selain itu banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan.

“Pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali kelembagaan Iptek seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI, yang jelas-jelas terbukti berprestasi secara ilmiah,” tutupnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...