Aliansi.co, Jakarta-Kisruh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi perhatian DPR RI.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengkritisi permintaan China yang menginginkan APBN menjadi jaminan dalam proyek KCJB.
Ia menilai pemerintah kurang cermat karena tidak mengantisipasi munculnya tuntutan pemerintah China tersebut.
“Saya rasa ini terjadi karena pemerintah kita, menurut saya tidak cermat di awal sehingga membuat China berani menekan kita untuk meminta jaminan dari APBN,” ujar Lasarus dalam keterangannya yang diterima, Selasa (18/4/2023).
Karena itu, dia meminta pemerintah jangan kendor menghadapi permintaan tersebut.
Sebaliknya pemerintah harus tegas dalam menghadapi permintaan China itu.
Di sisi lain, pemerintah harus komitmen pada kesepakatan yang ada sebelum proyek ini KCJB dijalankan.
“Harusnya skema pengembaliannya seperti apa dibicarakan dari awal. Tidak seperti sekarang, ketika keretanya sudah selesai, baru dibicarakan skema utang,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan agar pemerintah tidak membebani APBN sebagai jaminan utang proyek KCJB karena dipastikan akan memberikan risiko yang besar bagi keberlanjutan APBN.
“Saya tidak setuju dengan skema itu. Karena harusnya pada skema pengembalian ada masa konsesi yang diberikan, nah di masa itulah kita berikan skema pengembalian,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
