Rabu, November 18, 2026

KPK OTT Pejabat Bea Cukai dan Pajak, Purbaya: Kemarin Sudah Saya Obrak-abrik

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta dan Banjarmasin.

Purbaya menegaskan, sebelum OTT KPK, dirinya juga telah melakukan pembenahan internal di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal itu disampaikan Purbaya merespons OTT KPK yang menyasar pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta dan Banjarmasin.

Baca Juga :  Sosok Gubernur Maluku Utara, Pernah Bikin Bangga Jokowi Berujung Ditangkap KPK

“Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang di pinggir kan, sudah terdeteksi memang sebelum-sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ,” ujar Purbaya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (5/2/2026).

Menurut Purbaya, OTT yang dilakukan KPK terhadap anak buahnya bukanlah sesuatu yang perlu disikapi secara berlebihan.

Ia justru memandang langkah tersebut sebagai momentum positif untuk mempercepat perbaikan dan pembersihan internal di sektor Pajak dan Bea Cukai.

Baca Juga :  Diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya, Jokowi Ajak Masyarakat Indonesia Bangga Berbatik

“Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus,” kata dia.

Purbaya menambahkan, Kementerian Keuangan akan tetap memberikan pendampingan kepada pegawai yang terseret kasus hukum.

Namun, ia menegaskan pendampingan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses hukum yang sedang berjalan.

“Pendampingan itu bukan untuk intervensi. Proses hukum tetap berjalan dan kami hormati sepenuhnya,” ucapnya.

Sementara itu, KPK mengonfirmasi telah melaksanakan dua operasi tangkap tangan pada Rabu (4/2/2026). OTT pertama dilakukan di Banjarmasin, sementara OTT kedua berlangsung di Jakarta dan melibatkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Baca Juga :  Abu Janda Kecam Penolakan Gereja di Depok: Memang Luar Biasa Warganya Kang Dedi

“Jadi, hari ini ada dua OTT. Satu, Banjarmasin. Kedua, Bea Cukai Jakarta,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (4/2/2026).

Fitroh menjelaskan, dua OTT tersebut merupakan perkara yang berbeda dan tidak saling berkaitan.

“Beda kasus,” kata Fitroh.

Hingga kini, KPK masih mendalami kedua perkara tersebut dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut sesuai dengan hasil penyidikan.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...