Aliansi.co, Jakarta- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membongkar adanya praktik keserakahan ekonomi yang ditemukan pemerintah pada awal masa kepemimpinannya.
Praktik tersebut mencakup penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar, minyak mentah, hingga penguasaan ilegal sumber daya alam yang terjadi lintas sektor ekonomi.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat.
Menurut Prabowo, pemerintahannya menemukan berbagai praktik ekonomi yang tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sehat, melainkan didorong oleh kerakusan dan penyalahgunaan kewenangan.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Prabowo dikutip dari laman BPMI Setpres.
Ia menilai praktik tersebut merusak keadilan ekonomi dan merugikan kepentingan rakyat, sekaligus menjadi penghambat utama terciptanya iklim usaha yang sehat.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, menurut dia, kepercayaan investor tidak akan terbangun.
“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas seluruh kepentingan, baik politik maupun ekonomi.
Ia juga menyinggung langkah pemerintah Indonesia sejak 2025 yang secara terbuka menyatakan perang terhadap korupsi. Prabowo mengakui bahwa upaya tersebut bukan hal mudah dan sering kali diragukan.
“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Prabowo.
Meski dilakukan secara senyap, Prabowo menyebut penegakan hukum yang konsisten telah membuahkan hasil nyata. Salah satunya adalah turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah Indonesia.
Pemerintah, lanjut Prabowo, menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional.
“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ujar Prabowo.
“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” sambungnya.