Rabu, November 18, 2026

Prabowo Bongkar Praktik Keserakahan Ekonomi di Awal Pemerintahannya

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membongkar adanya praktik keserakahan ekonomi yang ditemukan pemerintah pada awal masa kepemimpinannya.

Praktik tersebut mencakup penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar, minyak mentah, hingga penguasaan ilegal sumber daya alam yang terjadi lintas sektor ekonomi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) waktu setempat.

Menurut Prabowo, pemerintahannya menemukan berbagai praktik ekonomi yang tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sehat, melainkan didorong oleh kerakusan dan penyalahgunaan kewenangan.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Prabowo dikutip dari laman BPMI Setpres.

Baca Juga :  Koper Dijebol dan Ponsel Hilang, Viral Petugas Batik Air Diamuk Penumpang

Ia menilai praktik tersebut merusak keadilan ekonomi dan merugikan kepentingan rakyat, sekaligus menjadi penghambat utama terciptanya iklim usaha yang sehat.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum merupakan prasyarat mutlak bagi masuknya investasi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, menurut dia, kepercayaan investor tidak akan terbangun.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Zikir Kebangsaan di Istana, Jokowi Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan dan Saling Menghormati

Oleh karena itu, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas seluruh kepentingan, baik politik maupun ekonomi.

Ia juga menyinggung langkah pemerintah Indonesia sejak 2025 yang secara terbuka menyatakan perang terhadap korupsi. Prabowo mengakui bahwa upaya tersebut bukan hal mudah dan sering kali diragukan.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Prabowo.

Baca Juga :  Di Hadapan Ratusan Perwira TNI-Polri, Presiden Prabowo Singgung Nyawa Jenderal 

Meski dilakukan secara senyap, Prabowo menyebut penegakan hukum yang konsisten telah membuahkan hasil nyata. Salah satunya adalah turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah Indonesia.

Pemerintah, lanjut Prabowo, menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan,” ujar Prabowo.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” sambungnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...