Rabu, November 18, 2026

Terungkap Alasan Prabowo Kosongkan Jabatan Menko Polkam dan Menpora

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan periode 2024–2029.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9).

Dalam pelantikan tersebut, diumumkan pula bahwa dua posisi kabinet, yakni Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) saat ini kosong, menyusul selesainya masa tugas Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo.

Adapun lima pejabat baru yang dilantik adalah:

Baca Juga :  1.667 Personel Polri Dipindahkan ke IKN, Tahap Pertama dari Polda dan Mabes

Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan

Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi

Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah

Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah

Usai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait kekosongan jabatan Menko Polkam dan Menpora.

“Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam. Sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam,” ujar Prasetyo.

Baca Juga :  37 Penyandang Disabilitas Daftar Rekrutmen Bintara Polri 2024, Begini Kata Asisten SDM Kapolri

Ia menambahkan, penunjukan pejabat ad interim Menko Polkam akan diumumkan setelah penetapan resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

Sementara itu, terkait posisi Menpora, Prasetyo menyebut bahwa pejabat pengganti telah ditentukan namun belum dapat hadir dalam pelantikan hari ini.

“Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan sedang berada di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya,” jelasnya.

Baca Juga :  Pergerakan Arus Mudik Meningkat, Polri Minta Pemudik Bersabar di Jalan Tol

Mengenai perubahan formasi kabinet ini, Prasetyo menegaskan bahwa seluruh keputusan merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden Prabowo dan telah melalui proses evaluasi menyeluruh.

“Perubahan ini tentu menjadi bagian dari dinamika dalam pemerintahan, dan merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan Presiden secara menyeluruh terhadap kinerja kementerian,” tuturnya

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...