Rabu, November 18, 2026

KPK Ungkap Modus Getok Jabatan Desa Bupati Pati, Uang Rp 2,6 Miliar Dikemas Karung

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati, Sudewo.

Uang hasil praktik getok jabatan tersebut dikumpulkan secara bertahap dan disimpan tanpa pengamanan khusus dalam sebuah karung beras berwarna hijau.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK mengamankan uang tunai senilai Rp 2,6 miliar yang diduga berasal dari pemerasan pengisian jabatan perangkat desa periode 2025–2030.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan uang tersebut dikumpulkan dari sejumlah calon perangkat desa melalui perantara kepala desa.

Baca Juga :  Rumahnya Digeledah KPK, La Nyalla Buka Suara soal Kasus Dana Hibah Jatim

“Uang ini dikumpulin dari beberapa orang, dimasukin karung warna hijau. Dibawa gitu saja, kayak bawa beras. Ada yang diikat pakai karet, ada yang tidak,” ujar Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (21/1/2026).

Asep menjelaskan, modus pemerasan dilakukan secara berlapis.

Di tingkat atas, Sudewo diduga mematok tarif pengisian jabatan perangkat desa sebesar Rp 125 juta hingga Rp 150 juta per posisi.

Namun, di tingkat bawah, harga tersebut diduga dinaikkan oleh oknum kepala desa sebelum disetorkan ke pihak tertentu.

Baca Juga :  KPK Sebut Pejabat Basarnas yang Terjaring OTT Terkait Pengadaan Alat Pendeteksi Korban Bencana

“Di bawah terjadi mark up. Oleh oknum kepala desa dipatok antara Rp 165 juta sampai Rp 225 juta,” kata Asep.

Uang yang terkumpul dari para calon perangkat desa itu kemudian diserahkan secara tunai dengan pecahan beragam, mulai dari nominal besar hingga pecahan kecil.

“Uangnya itu tadi kelihatan ada yang Rp 10 ribuan. Ada berbagai pecahan,” ujarnya.

KPK menilai cara penyimpanan uang tersebut menunjukkan praktik yang tidak profesional dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa pencatatan maupun pengamanan.

Baca Juga :  Menkes Buka Suara usai Kaitkan Ukuran Celana Cepat Menghadap Allah SWT

Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang Rp 2,6 miliar dari penguasaan Sudewo serta sejumlah kepala desa yang tergabung dalam klaster kepala desa.

Mereka antara lain Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun.

Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang Rp 2,6 miliar ini disita dari penguasaan saudara Sudewo, termasuk klaster kepala desa yang juga kami tetapkan sebagai tersangka,” ujar Asep.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...