Aliansi.co, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka optimis membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meski perkara terkait persoalan tersebut telah diputus hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi rencana itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Gibran tidak lagi memiliki manfaat hukum.
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran telah bersifat final.
Karena itu, menurutnya, tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.
“Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu udah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Ya. Bahkan akan mengeksekusi putusan,” kata Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Rabu (10/11/2026).
Ia juga menegaskan, Gibran tidak dapat mengajukan upaya hukum karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan Subhan maupun perkara yang melibatkan Mercy dan Denny Indrayana.
Menurut Yusril, pihak yang berstatus sebagai tergugat intervensi memiliki hak untuk menempuh upaya hukum, mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).
Namun, hak tersebut tidak dimiliki pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
“Sementara Pak Wapres sendiri tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan. Yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana, betul, beliau tergugat intervensi,” ujarnya.
“Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi, bisa PK. Tapi kalau tidak pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa,” sambungnya.
Saat kembali ditanya mengenai pernyataan Gibran yang ingin membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN, Yusril menilai langkah tersebut tidak akan memberikan hasil karena substansi perkara telah diputus MA.
“Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegasnya.
Yusril menambahkan, pembuktian keabsahan dokumen harus dilakukan melalui forum pengadilan.
Sementara itu, apabila Gibran ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat di luar proses hukum, ia menyarankan agar hal tersebut disampaikan melalui media sosial.
“Ya mau membuktikan, mau menjelaskan bagaimana lagi? Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan barangkali di medsos saja,” katanya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa putusan MK dan MA tidak secara otomatis menggugurkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional, Gibran tetap menjabat sebagai Wapres.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” ucapnya.
Sementara itu, Gibran sebelumnya mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia mengaku mendapat sejumlah saran dan masukan dari Presiden terkait dinamika persoalan ijazah yang tengah dihadapinya.
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikannya sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
“Salah satu saran dari beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ungkap Gibran.
Selain itu, Gibran menyebut Prabowo menyarankan dirinya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait kemungkinan pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.