Aliansi.co, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rofik Hananto, mendesak DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ijazah Gate untuk mendalami polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Rofik, DPR perlu mengambil langkah proaktif untuk memastikan persoalan administrasi dan verifikasi dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan wakil presiden memperoleh kejelasan hukum.
“Kami mendorong agar DPR RI mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus ‘Ijazah Gate’ sebagai langkah serius untuk menindaklanjuti persoalan yang telah menjadi perhatian publik,” ujar Rofik melalui keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Polemik tersebut berawal dari perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan penyetaraan setingkat SMA yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan administrasi pencalonan wakil presiden.
Rofik juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Ia menyatakan, dalam putusan tersebut tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Namun, permohonan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Rofik menegaskan, pembentukan Pansus bukan dimaksudkan untuk mengintervensi putusan lembaga peradilan, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Pansus ini penting bukan untuk mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan hukum atas proses pemenuhan persyaratan pendidikan serta verifikasi dokumen pencalonan Wakil Presiden,” katanya.
Ia menilai, prinsip negara hukum harus diterapkan secara konsisten, termasuk dalam pemenuhan persyaratan administratif bagi pejabat publik.
Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Kami berpandangan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di lingkaran kekuasaan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rofik mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan integritas proses demokrasi.
Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat publik harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum begitu tegas kepada rakyat, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan,” pungkas Rofik.