Aliansi.co, Jakarta – Sejumlah nama tokoh nasional mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Kamis (12/11/2026).
Menariknya, dari lima nama kandidat yang dinilai layak oleh Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto Emik, tidak terdapat nama Ketua DPR RI Puan Maharani.
Kelima tokoh yang dinilai layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden tersebut adalah Prof. Jimly Asshiddiqie, Dr. Busyro Muqoddas, Pramono Anung, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sjafrie Sjamsoeddin.
Sugiyanto mengatakan, masing-masing tokoh memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda yang dapat menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon pendampingnya hingga akhir masa pemerintahan 2024–2029.
Menurutnya, setelah Gibran menyatakan mundur, perhatian publik seharusnya beralih pada proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
“Hal terpenting bukan lagi alasan di balik keputusan pengunduran diri Gibran, melainkan bagaimana negara memastikan proses pergantian berlangsung secara konstitusional, transparan, dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia,” ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).
Sugiyaanto menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
“Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam mengajukan dua nama kepada MPR untuk dipilih sebagai wakilnya,”katanya.
Sugiyanto menilai, sebelum menentukan kandidat, terdapat tujuh kriteria yang perlu menjadi pertimbangan.
Di antaranya memiliki komitmen dan loyalitas kepada Presiden Prabowo, mampu memperkuat pemerintahan, serta tidak menjadikan jabatan wakil presiden sebagai batu loncatan untuk membangun persaingan politik pada Pilpres 2029.
Selain itu, calon wapres harus dapat diterima oleh presiden dan partai-partai koalisi, memiliki kecerdasan serta wawasan luas, berintegritas, mempunyai pengalaman pemerintahan dan kenegaraan, serta mampu menjaga stabilitas politik.
“Loyalitas kepada Presiden harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa, bukan sekadar loyalitas pribadi. Wakil Presiden harus menjadi mitra kerja Presiden, bukan justru menjadi pesaing politik,” katanya.
Berdasarkan tujuh kriteria tersebut, Sugiyanto menyebut lima tokoh dengan keunggulan masing-masing.
Menurut SGY, sapaan Sugiyanto, Prof. Jimly Asshiddiqie memiliki pengalaman kuat di bidang hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 tersebut dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sementara Dr. Busyro Muqoddas memiliki rekam jejak di bidang hukum dan pemberantasan korupsi.
Ia pernah menjabat Ketua Komisi Yudisial periode 2005–2010 serta pimpinan KPK hingga 2014.
Nama berikutnya adalah Pramono Anung yang memiliki pengalaman panjang di bidang politik dan pemerintahan.
Ia pernah menjadi anggota DPR RI selama empat periode, Wakil Ketua DPR RI periode 2009–2014, serta Sekretaris Kabinet dalam dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Pramono menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2025–2030.
Kemudian Sufmi Dasco Ahmad yang dikenal memiliki pengalaman dalam komunikasi politik dan konsolidasi parlemen.
Selain menjabat Wakil Ketua DPR RI, Dasco juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Adapun Sjafrie Sjamsoeddin, lanjut SGY, memiliki pengalaman panjang di bidang militer, pertahanan, dan keamanan. Purnawirawan Letnan Jenderal TNI tersebut saat ini menjabat Menteri Pertahanan RI dalam Kabinet Merah Putih.
Ia menegaskan, kelima tokoh tersebut memiliki keunggulan dan latar belakang berbeda.
Jimly dalam bidang konstitusi, Busyro dalam integritas dan pemberantasan korupsi, Pramono dalam pemerintahan dan komunikasi politik, Dasco dalam konsolidasi politik dan parlemen, sedangkan Sjafrie dalam pertahanan dan keamanan nasional.
“Keputusan mengenai siapa yang akan dipilih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden nantinya mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih sesuai mekanisme konstitusi,” tegasnya.
“Indonesia masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari besarnya utang negara hingga berbagai tantangan pembangunan. Karena itu, dibutuhkan sosok wakil presiden yang mampu membantu Presiden menuntaskan program pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat,” sambungnya.