Rabu, November 18, 2026

Kasus KDRT di Depok Viral, DPR Dorong Perempuan Korban Kekerasan Berani Melapor

WIB

Alians.co, Jakarta- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengapresiasi sikap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Depok yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya ke pihak berwajib.

Dia mengatakan mendukung sikap korban yang berani melaporkan kejadian kekerasan tersebut.

“Ini satu langkah yang lebih maju karena mengingat umumnya para korban KDRT seringkali masih memiliki kekhawatiran bahkan ketakutan manakala harus berhadapan dengan aparat kepolisian,” terang Luluk dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (26/5/2023).

Baca Juga :  Dari Mayjen Jadi Letjen TNI, Kepala BNPB Kristomei Sianturi Tekankan Sinergi Polri dalam Penanganan Bencana

Dia pun meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertolongan terhadap korban KDRT.

Ia berharap Kementerian PPPA membuat layanan sosial yang dapat diakses melalui berbagai media.

“Sehingga para korban tahu bagaimana harus bersikap dan kemana mencari pertolongan. Selain itu training pada aparat penegak hukum juga harus terus dilakukan dengan menggunakan kerangka HAM dalam menangani kasus,” tegasnya.

Di sisi lain, dia mendorong seluruh elemen masyarakat dan lembaga Pemerintahan agar bersinergi dengan baik dalam penanganan kasus KDRT.

Baca Juga :  Profil dan Karier 4 Calon Wakapolri yang Menguat di Komisi III DPR

Dengan kolaborasi dari semua pihak, diharapkan kasus kekerasan cepat teratasi dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.

Serta korban KDRT juga diminta untuk tidak takut mencari bantuan ke lembaga-lembaga pendamping.

Meskipun memang tidak mudah bagi para korban untuk keluar dari situasi kekerasan dan secara bebas melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan dirinya.

“Banyak korban yang memilih menyimpan rapat-rapat karena KDRT dianggap tabu, memalukan dan lainnya. Tapi yakinlah, pasti ada solusi dari setiap masalah. Dan manfaatkan sarana serta fasilitas layanan yang ada karena pasti akan membantu,” jelasnya.

Baca Juga :  Didanai Hibah UEA, DPR Sebut Korupsi Tol Layang MBZ Permalukan Bangsa Indonesia

Untuk pencegahan KDRT semakin banyak terjadi, Pemerintah diharapkan mengoptimalkan program pembekalan dan pendampingan bagi setiap pasangan yang hendak menikah.

“Pada program pembekalan calon pengantin, kurikulum tentang keadilan gender juga harus ada untuk menghapus bias, diskriminasi dan stigma, juga aksi viktimisasi dari pelaku yang dapat merugikan korban,” tutupnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...