Rabu, November 18, 2026

Buntut Biaya Renovasi Toilet Rp 4,8 Miliar, Komisi III Minta DPD RI Rasional Susun Anggaran

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menyoroti biaya renovasi toilet kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar Rp 4,8 milar dalam tahun anggaran 2023.

Dia meminta agar penggunaan anggaran oleh DPD dilakukan efektif dan efisien.

Hal tersebut disampaikan Wayan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan perwakilan DPD RI di Komisi III DPR RI, kemarin (8/6/2023).

“Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efisiensi penting,” kata Wayan.

Baca Juga :  Johan Budi Minta Penegak Hukum Nakal dan Tukang Peras Dijerat Pidana

Wayan juga meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp119 miliar yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024.

“Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp119 miliar, bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot, yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp119 miliar,” ucap Wayan.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan agar DPD lebih rasional dalam menyusun anggaran.

Baca Juga :  Terkuak Mobil Pelat RI 36 usai Ditegur Istana, Ternyata Punya Raffi Ahmad

“Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa,” tegasnya.

Perihal permintaan Wayan kepada Sekjen DPD, buntut anggaran fantastis dua proyek, yakni pekerjaan renovasi toilet dan ruangan kantor DPD dalam tahun anggaran 2023.

Tertera dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718.

Baca Juga :  Ungkap Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Satgas Bentukan Mahfud MD Tak Dipercaya Komisi III DPR

Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4,8 miliar.

Kemudian renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097 dengan total pagu Rp 14,4 miliar.

Kedua proyek itu berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan metode tender dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi.

Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023. (ask)

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...