Rabu, November 18, 2026

Jokowi Blak-blakan di Konsolidasi KPU: Saya Tahu yang Ditunggu Bukan Presiden Jokowinya

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan maaf karena tunjangan intensif Komisi Pemilhan Umum (KPU) tidak mengalami kenaikan sejak 2014.

Jokowi mengaku baru mengetahui hal tersebut beberapa hari lalu.

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Selasa (20/8/2024).

“Dengan tugas-tugas yang berat KPU, saya memohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif,” kata Jokowi dalam sambutannya, dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga :  Habiskan Anggaran Rp 32,6 Triliun, Jokowi Ingin Masyarakat Berbondong-bondong Naik LRT

“Saya baru tahu kemarin, bahwa sejak 2014 sehingga langsung saya kejar-kejar, pokoknya saya tidak akan datang di rapat konsolidasi kalau belum saya tanda tangani,” sambungnya.

Jokowi mengungkapkan telah memutuskan untuk menaikkan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan formula kenaikan tunjangan dilakukan dengan sederhana.

Jokowi juga mengetahui bahwa kenaikan tunjangan tersebut ditunggu oleh anggota KPU.

“Alhamdulilah kemarin sudah saya tandatangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya itu bukan Presiden Jokowinya, yang ditunggu yang itu (tunjangan),” kata Jokowi.

Baca Juga :  Bertemu PM Malaysia, Jokowi Bahas Soal Perbatasan-Kelapa Sawit hingga Perlindungan PMI

“Dan kemarin setelah dihitung-hitung dan diputuskan kenaikannya sekitar 50 persen,” sambungnya.

Jokowi pun meminta KPU mematangkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.

Dia menyampaikan, Pilkada serentak yang akan diselenggarakan sebentar lagi tidak kalah rumit dibanding Pemilu yang lalu.

Apalagi Pilkada serentak pertama ini, lanjut Jokowi, dilaksanakan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.

Dia mengatakan terdapat 203 juta pemilih di daftar pemilih sementara (DPS) atau sekitar sebanyak 203.920.554 pemilih.

Baca Juga :  Sidang Kabinet Perdana di IKN, Jokowi Instruksikan Cari Biang Kerok Penurunan PMI

Karena itu, Jokowi menekankan agar KPU terus meningkatkan penyelenggaraan Pemilu.

Ia juga meminta seluruh stakeholders dapat memperbaiki tata kelola sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di masa lalu tidak terulang kembali.

“Saya hanya ingin menekankan masalah-masalah di masa lalu jangan sampai terulang lagi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih, data pemilih yang tidak akurat atau data terdaftar ganda, kemudian juga masalah distribusi logistik, penyimpanannya, kekurangan logistik, hati-hati betul masalah ini,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...