Rabu, November 18, 2026

Bos Kadin Angkat Bicara soal Pemalakan Jatah Proyek Rp5 Triliun di Cilegon

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Viral rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang diduga meminta jatah proyek kepada PT Chengda, kontraktor utama proyek PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, hingga Rp 5 triliun.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, kelompok yang mengatasnamakan perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon serta berbagai asosiasi dan ormas itu, terdengar meminta jatah proyek tanpa melalui lelang.

Permintaan itu disampaikan seorang pria berbaju putih yang mengaku sebagai anggota Kadin Cilegon.

Baca Juga :  Sri Mulyani Klaim Laporan SPT Pajak Pribadi Naik 7,7 Persen

“Porsinya harus jelas tanpa lelang, lima triliun untuk Kadin, tiga triliun untuk kader tanpa ada lelang,” ucap pria tersebut sambil menggebarka meja, dikutip pada Kamis (15/5/2025).

Mendengar hal itu, seorang perwakilan PT Chengda menyatakan kesediaan untuk memberikan pekerjaan, namun menegaskan Kadin Cilegon harus terlebih dahulu menunjukkan kemampuan atau kelayakannya.

“Sebenarnya, seluruh rencana subkontrak akan saya bagikan kepada Anda, tetapi Anda perlu membuktikan dulu apa yang bisa Anda lakukan,” ujar perwakilan CEE menimpali.

Baca Juga :  Asyik, Tiket Kereta Api Diskon 20 Persen, Begini Cara Mendapatkannya

Tampak, anggota Kadin menyinggung nilai proyek yang tergolong besar sebagai dasar permintaan mereka.

Ia menyebut proyek ini bernilai total Rp17 triliun, tetapi pengusaha lokal baru mendapat bagian sekitar Rp1 triliun.

“Artinya masih ada Rp15 triliun. Dari jumlah itu, berapa yang untuk lokal?” ucapnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie angkat bicara menanggapi video viral dugaan pemalakan proyek tersebut.

Baca Juga :  Jokowi Ungkap Transaksi Rp 7,3 Triliun di Acara Pembukaan Jakarta Fair

Ia menyatakan Kadin Indonesia akan mengambil langkah tegas menindaklanjuti kasus tersebut.

“Terkait dengan apa yang tengah terjadi menyangkut Kadin Kota Cilegon dan afiliasinya, Kadin Indonesia akan membentuk tim verifikasi, dan apabila terbukti dilakukan pelanggaran tentunya akan ada sanksi kelembagaan hingga pergantian atau pencabutan mandat bagi pengurus yang terbukti menyalahgunakan nama Kadin Indonesia,” kata Anindya dalam pernyataan resminya di Instagram @anindyabakrie.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...