Aliansi.co, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan adanya politisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, menjelang Pilpres 2024.
Jokowi menyebut bahwa pembagian bansos dan BLT yang berasal dari APBN telah melewati mekanisme persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Hal itu ditegaskan Jokowi usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (2/2/2024).
“Itu semuanya, sekali lagi, kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, pemerintahan kita enggak seperti itu,” kata Jokowi dilansir dari kanal YouTube Setpres.
Jokowi menegaskan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memitigasi kenaikan harga pangan yang terjadi di hampir semua negara.
Bansos tersebut antara lain berupa bantuan beras yang telah disalurkan kepada masyarakat sejak September 2023.
“Ya itu yang pertama kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja, pertama,” ujarnya.
Selain itu, bansos juga diberikan dalam bentuk BLT untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
Jokowi menyebut bahwa fenomena iklim El Nino telah menyebabkan kekeringan panjang yang berimbas pada naiknya harga pangan dunia.
“BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat sehingga diperlukan,” tandasnya. (Rbn/Red)