Aliansi.co,Jakarta- Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memperkuat kesadaran hukum di kalangan pelajar melalui pembinaan pemahaman hukum bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2026.
Kegiatan bertema “Stop Perundungan, Jauhi Penyalahgunaan Narkoba” tersebut dibuka Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Mukhlisin, di Ruang Antasari, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan yang diikuti 70 peserta ini menghadirkan dua narasumber, yakni Heny Indrawati dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Mukhlisin menegaskan bahwa perundungan bukan sekadar gurauan atau perilaku yang dapat dianggap biasa dalam pergaulan.
Tindakan mengejek, menghina, mengucilkan, mengancam, melakukan kekerasan fisik, hingga mempermalukan teman melalui media sosial dapat menimbulkan dampak serius bagi korbannya.
“Perundungan bukanlah bentuk gurauan atau perilaku yang dapat dianggap wajar dalam pergaulan. Mengejek, menghina, mengucilkan, mengancam, melakukan kekerasan fisik, hingga mempermalukan teman melalui media sosial dapat menimbulkan dampak serius bagi korbannya,” ujar Mukhlisin.
Selain perundungan, ia mengingatkan para pelajar agar mewaspadai ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Berdasarkan data BNN Kota Jakarta Selatan, sebanyak 713 pengguna narkoba mendapatkan layanan rehabilitasi rawat jalan sepanjang 2025.
Ancaman peredaran narkoba juga tercermin dari pengungkapan praktik produksi narkotika jenis tembakau sintetis di kawasan Jagakarsa dan Pasar Minggu oleh kepolisian pada Agustus 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita barang bukti seberat 487,38 gram.
“Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami bersama BNNK terus mendorong edukasi dan penguatan ketahanan remaja melalui program seperti Rensel (Remaja Anti Narkoba Jakarta Selatan), serta menggandeng peran serta keluarga dan masyarakat,” tuturnya.
Mukhlisin juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap aspek hukum agar pelajar mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan.
Perlindungan anak dari kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sedangkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
“Yang perlu kita pahami dari peraturan tersebut bukan hanya sanksi hukum, melainkan konsekuensi dari setiap perbuatan. Perundungan meninggalkan luka fisik dan psikologis, sementara narkoba dapat merusak kesehatan, menimbulkan ketergantungan, hingga menghancurkan masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dedi Rohedi, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan memperkuat kesadaran hukum sekaligus membentuk karakter pelajar yang bertanggung jawab sejak dini.
Ia berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat memahami dampak buruk perundungan serta bahaya narkotika terhadap kesehatan dan masa depan mereka.
“Saya berharap melalui sosialisasi ini, 70 peserta yang hadir dapat memahami dampak buruk perundungan serta bahaya narkotika terhadap kesehatan maupun masa depan mereka, sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah Jakarta Selatan,” tandasnya.
