Rabu, November 18, 2026

Pemkot Jaksel Sisir Lapangan Padel Tanpa PBG dan SLF, Pramono Minta Ditutup

WIB

Aliansi.co,Jakarta-Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan akan menutup bangunan komersial yang tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk lapangan padel yang telah beroperasi.

Pemeriksaan akan difokuskan terhadap bangunan komersial yang sudah menjalankan aktivitas usaha.

Kepala Seksi Bangunan Gedung Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan, Derta Eko Wibowo mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan surat perintah pemeriksaan kepada Satuan Pelaksana (Satpel) Citata di tingkat kecamatan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur DKI Jakarta menyusul peristiwa longsor di area parkir sebuah lapangan padel di kawasan Kemang.

Baca Juga :  Ada Upaya Negosiasi Operasional Padel, Pramono: Saya Sudah Mendengar

“Kami sedang siapkan surat perintah (pemeriksaan) kepada Satpel Citata kecamatan,” kata Derta dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).

Derta menjelaskan, pemeriksaan akan menyasar lapangan padel serta bangunan komersial lainnya yang telah beroperasi, tetapi belum memiliki kelengkapan perizinan bangunan.

Pemeriksaan tersebut akan dilakukan secara serentak oleh jajaran Seksi Citata di 10 kecamatan di wilayah Jakarta Selatan.

“Kita masih menunggu arahan pimpinan, mungkin dalam minggu ini kita bergerak (pemeriksaan),” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta bangunan komersial yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk lapangan padel, segera ditutup.

Baca Juga :  Tak Punya SLF, Lapangan Padel di Jakarta Dilarang Beroperasi

Hal itu disampaikan Pramono menanggapi peristiwa longsor di area parkir lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Pramono menegaskan, tidak ada kompromi bagi pengelola bangunan yang belum mengantongi PBG.

“Kalau ada bangunan yang belum ada PBG, terutama untuk komersial, terutama untuk misalnya padel, saya segera minta untuk ditutup. Enggak ada kompromi untuk itu,” ucap Pramono saat ditemui di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak yang ingin membangun lapangan padel.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Jakarta Sambangi Kejaksaan Tinggi DKI, Ada Apa?

Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah berulang kali memberikan peringatan kepada pihak yang ingin membangun lapangan padel.

Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni setiap bangunan wajib memiliki PBG.

Pramono pun meminta agar aturan tersebut berlaku bagi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk pemilik bangunan yang berasal dari kalangan politisi maupun pejabat.

“Bagi siapa pun yang tidak punya PBG, termasuk yang dimiliki oleh siapa pun, termasuk politisi atau pejabat, saya minta untuk ditutup,” kata dia.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...