Aliansi.co, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memanggil Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang membahas penguatan koordinasi antarotoritas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Usai rapat, Destry menjelaskan salah satu fokus pembahasan adalah mempererat sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurutnya, koordinasi yang semakin kuat diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil masing-masing lembaga saling mendukung.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus, di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa, harus, kita koordinasikan,” ujar Destry kepada wartawan, dikutip Selasa (28/6/2026).
Ia mengatakan seluruh anggota KSSK mendukung arah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Karena itu, koordinasi lintasotoritas akan terus ditingkatkan agar setiap kebijakan berjalan selaras dan memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian nasional.
“Intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing, dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan, dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Destry juga menegaskan Bank Indonesia tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah melalui berbagai instrumen kebijakan moneter.
BI, kata dia, akan terus hadir di pasar untuk menjaga keseimbangan nilai tukar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, DNDF, ataupun NDF. Dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami,” katanya.
Selain menjaga stabilitas rupiah, BI juga akan melanjutkan kebijakan yang mendorong masuknya investasi asing.
Salah satunya melalui insentif penurunan biaya lindung nilai (hedging) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026.
Destry memastikan kepemimpinan Bank Indonesia tetap berjalan normal meski saat ini dirinya menjabat sebagai Pjs Gubernur BI.
Bersama jajaran anggota Dewan Gubernur, ia berkomitmen menjalankan seluruh mandat yang diemban untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
“Jadi kami berlima dengan ADG (anggota dewan gubernur) yang lain akan terus komitmen dan terus melanjutkan keberlangsungan tugas kami sesuai dengan amanah yang telah dimandatkan kepada kami di Bank Indonesia,” tuturnya.