Aliansi.co,Jakarta- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap setiap kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai bentuk ketegasan, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan langsung dicopot dari jabatannya apabila terjadi insiden keracunan di dapur yang menjadi tanggung jawabnya.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono setelah melakukan evaluasi menyusul insiden keracunan yang terjadi di Semarang.
“Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain. Hasil investigasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” ujar Sudaryono dalam keterangan persnya, Selasa (4/8/2026).
Selain pencopotan kepala SPPG, lanjurnya, BGN juga memutuskan mengubah klasifikasi kasus keracunan dari yang sebelumnya berstatus kejadian menonjol menjadi kejadian fatal.
Menurut Sudaryono, perubahan status itu menunjukkan bahwa setiap insiden yang mengancam kesehatan penerima manfaat harus ditangani secara serius.
“Sesuai dengan rapat tadi kami putuskan bahwa keracunan menjadi kejadian fatal. Ini menyangkut nyawa seseorang, kondisi kesehatan seseorang. Kami berharap ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir semenjak saya menjadi Kepala Badan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, setiap SPPG yang diduga menjadi sumber kasus keracunan akan langsung dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend untuk menjalani investigasi secara menyeluruh.
Proses pemeriksaan mencakup hasil uji laboratorium terhadap makanan, penerapan standar higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga evaluasi terhadap seluruh personel yang bertugas di dapur.
Sudaryono menegaskan, pencopotan kepala SPPG bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang mengutamakan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis.
“Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, kondisi kesehatan, dan keamanan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita,” katanya.