Sabtu, November 21, 2026

UMP DKI Jakarta Naik 7,10 Persen, Pramono: Jaga Iklim Usaha Tetap Kondusif

WIB

Aliansi.co, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941.

Angka tersebut naik Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Pramono pada Jumat (20/11).

Pramono mengatakan, penetapan UMP 2027 mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.

“Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya.

Baca Juga :  Soal Penggunaan APBD 2022, Komisi di DPRD Jakarta Sampaikan Lima Rekomendasi kepada Prasetio Edi

Pramono menyebut penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, serta pengusaha.

Ia mengungkapkan proses pembahasan berlangsung secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026.

Berbagai aspek pengupahan serta masukan dari para pemangku kepentingan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan besaran kenaikan.

Pramono menjelaskan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Baca Juga :  Wali Kota Anwar Pamit Jelang Purnatugas, Titip Pesan Jaga Integritas dan Budaya BerAKHLAK

Pramono menerangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.

Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).

Secara regulasi, kata dia, penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

Baca Juga :  Sukseskan Masa Kampanye-Pemilu 2024, Forkopimko Jaksel Gelar Coffee Morning bersama Bawaslu dan KPU 

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Pramono berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampu berkembang di Jakarta.

“Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya,” tandasnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Usai Dipecat, Irjen Eko Hadi Santoso Dikembalikan ke Tahanan Mako Brimob

Aliansi.co, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)...

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...