Rabu, November 18, 2026

Pencabutan KJP Plus Disoal, Dinas Pendidikan Jakarta Janji Cek Ulang Data Siswa

WIB

Aliansi.co, Jakarta– Dinas Pendidikan DKI Jakarta berjanji akan mengecek ulang data siswa pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di wilayah Jakarta.

Langkah itu dilakukan usai Komisi E DPRD Jakarta menyoal pencabutan 146 ribu pemegang KJP Plus selama 2024.

Pencabutan KJP Plus tersebut disoal DPRD saat rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, pada Jumat (13/12/2024).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sardjoko memastikan akan melakukan verifikasi ulang terkait pencabutan penerima KJP Plus.

“Sesungguhnya kita ingin semua harus tepat sasaran, tetapi kalau ada kondisi-kondisi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan faktual, itu menjadi informasi yang baru yang perlu kita verifikasi ulang,” kata Sardjoko dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Baca Juga :  DPRD Kaget Muncul Anggaran Rp 6,3 Miliar untuk Pengadaan Motor Listrik Dishub DKI

Namun, Sardjoko menyebut verifikasi yang dilakukan nantinya disesuaikan dengan hasil penetapan pagu anggaran pemadanan data dan verifikasi pendaftar KJP Plus tahap II Tahun 2024.

Ia menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan juga selama ini telah melakukan pendataan dari tahap sinkronisasi mulai dari data kependudukan, verifikasi oleh pihak sekolah, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Sebenarnya, pendataan selama ini dari tahap sinkronisasi hingga verifikasi sudah berjalan,” kata dia.

Baca Juga :  Mayat Dalam Karung di Depok Ternyata Korban Mutilasi, Berawal dari Cekcok Usai Kenalan di Medsos

Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Agustina Hermanto mempertanyakan penyebab dicabutnya 146 ribu status kepemilikan KJP berdasarkan pemadanan data dan verifikasi tahap II Tahun 2024.

Dia pun meminta Dinas Pendidikan mengevaluasi kembali data penerima KJP Plus untuk mengetahui secara langsung problematika yang terjadi di lapangan.

Dia mengatakan banyak fakta jika penerima KJP Plus yang dicabut tidak sesuai dengan kriteria dan masih layak sebagai penerima KJP Plus.

“Intinya gini, kita ingin yang kemarin dicabut atau dimatikan yang memang layak dapat dihidupkan kembali. Tapi kalau memang pendataan ternyata memang faktanya punya mobil atau salah sasaran, kalau begitu silakan dijelaskan,” ujarnya dalam rapat kerja, Jumat (13/12/2024).

Baca Juga :  Gelar Silaturahmi dan Bukber, Peradi YLC Galang Donasi untuk Santunan Anak Yatim

Ia berharap, Disdik memiliki langkah kongkret untuk mengatasi permasalahan di lapangan terkait pencabutan penerima KJP Plus.

Sehingga perlu diperbaiki secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

“Kita pastikan bahwa didata ulang tapi kalau memang berhak dan memang tidak masuk boleh nyangga dan di tetap diaktifkan jangan dibatalkan gitu jadi dikasih waktu,” tambah dia.

 

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...