Rabu, November 18, 2026

Jubir Menteri ESDM Buka Suara Penggeledahan Kantor Ditjen Migas oleh Kejagung

WIB

Aliansi.co, Jakarta– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait penggeledahan Kantor Ditjen Migas oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Juru bicara (jubir) Menteri ESDM yang juga Plt Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya menyatakan, menghormati peggeledahan Kejagung sebagai rangkaian proses penegakan hukum yang dijalankan.

“Kementerian ESDM menyatakan menghormati apa yang dilakukan oleh aparat hukum,” kata Chrisnawan dalam keterangan persnya, dikutip Selasa (11/2/2025).

Penggeledahan kantor Ditjen Migas pada Senin (10/2/2025), lanjutnya, merupakan bagian proses penegakan hukum dalam rangka mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan.

Baca Juga :  Kapolri Minta Maaf, Akui Kinerja Polri Masih Jauh dari Sempurna

Dia menyampaikan Kementerian ESDM siap bekerjasama untuk mengumpulkan data-data terkait yang dibutuhkan penyidik Kejagung.

“Kementerian ESDM siap untuk bekerja sama dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” kata dia. 

Diketahui, Kejaksaan Agung menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementeria ESDM yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (10/2/2025).

Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Baca Juga :  Bertemu PM Malaysia, Jokowi Bahas Soal Perbatasan-Kelapa Sawit hingga Perlindungan PMI

Kapuspen Kejagung Harli Siregar menjelaskan, bahwa kasus ini bermula pada 2018 ketika diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Aturan tersebut mewajibkan PT Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengutamakan minyak mentah hasil produksi dalam negeri untuk kemudian diolah di kilang perusahaan sebelum melakukan impor.

Di sisi lain, KKKS swasta juga diwajibkan menawarkan bagian minyak mentahnya kepada PT KPI sebelum melakukan ekspor.

Apabila penawaran dari swasta ditolak oleh Pertamina, maka hal itu dapat digunakan perusahaan pelat merah ini untuk mengajukan rekomendasi ekspor.

Baca Juga :  Disamakan dengan Musang, Anies Santai: Dipuji Tidak Terbang, Dicaci Tidak Tumbang

Namun dalam praktiknya, Kejagung menduga adanya upaya PT KPI dan KKKS swasta untuk menghindari kesepakatan jual beli minyak mentah tersebut.

“Dalam pelaksanaannya, KKKS swasta dan Pertamina, dalam hal ini ISJ dan/atau PT KPI, berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya,” ujar  Harli dalam konferensi pers di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...