Aliansi.co, Jakarta – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Selatan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Sosialisasi Hasil Pengawasan dan Pengarahan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan, seluruh perangkat daerah harus menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan dalam menjalankan setiap program dan kegiatan.
Menurutnya, terdapat empat prinsip utama yang wajib diterapkan dalam pengelolaan anggaran agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prinsip pertama adalah on regulation, yakni mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun teknis pelaksanaan.
Kedua, on budget, memastikan anggaran tersedia serta sesuai dengan hasil perhitungan. Ketiga, on schedule, yaitu memastikan seluruh tahapan kegiatan terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Terakhir, on quality, memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki kualitas terbaik.
“Kita juga harus memperhatikan yang namanya on quality, yaitu memastikan setiap pelaksanaan kegiatan yang kita eksekusi memiliki kualitas terbaik,” kata Syafrin.
Ia menjelaskan, sosialisasi hasil pengawasan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, memberikan kepastian, serta memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah menyusun program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah juga membangun sistem pengawasan dan pengendalian agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor yang benar,” ujarnya.