Aliansi.co,Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membongkar modus sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Balai Kota untuk mengakali kebijakan wajib menggunakan angkutan umum setiap Rabu.
Hal itu diungkapkan Pramono saat membuka Entry Meeting Penilaian Opini Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/8/2026).
Pramono mengatakan, masih ada ASN yang membawa kendaraan pribadi ke kawasan Balai Kota meski telah diberlakukan kebijakan Rabu wajib menggunakan transportasi umum.
Kendaraan pribadi tersebut, kata dia, biasanya dititipkan di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas).
Setelah itu, ASN berjalan kaki menuju Balai Kota untuk menghindari aturan.
“Walaupun kadang-kadang banyak yang curi-curi juga. Bukannya saya tidak tahu, saya juga tahu. Mobilnya biasanya dititipin di IRT (Monas) itu, ke sini jalan kaki, baru kemudian kalau sudah sepi mobilnya diambil,” kata Pramono.
Menurut Pramono, kebijakan Rabu wajib menggunakan transportasi umum bukan sekadar aturan bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Dia menilai kebijakan itu mulai menunjukkan dampak positif.
Hal tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna sejumlah moda transportasi umum di Jakarta.
“Dan itu tercermin dalam setiap hari Rabu saya memutuskan semua ASN Balai Kota wajib menggunakan transportasi umum,” ujarnya.
Pramono kemudian menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan jumlah pengguna transportasi publik di Jakarta.
Berdasarkan data tersebut, pengguna TransJakarta meningkat 14,99 persen.
Sementara pengguna LRT Jakarta naik 26,42 persen dan pengguna MRT Jakarta bertambah 17,57 persen.
Menurut Pramono, peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa upaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum mulai mendapat respons positif.
“Bagi saya pribadi, kepuasan itu kalau kemudian secara prosedur SOP-nya bisa dijalankan dan publiknya atau masyarakatnya memberikan respons yang cukup baik, dan kemudian mereka mau shifting, berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum,” katanya.