Rabu, November 18, 2026

Hakim MK Pertanyakan Kompensasi Delay Pesawat Hanya Rp300 Ribu: Karena Ini Tidak Masuk Akal

WIB

Aliansi.co,Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) mempertanyakan dasar penetapan besaran kompensasi bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan atau delay.

Pertanyaan itu muncul dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, menyusul penilaian bahwa nilai kompensasi yang berlaku saat ini dinilai belum sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat memimpin sidang perkara Nomor 190/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Pasal 146, Penjelasan Pasal 146, Pasal 170, dan Pasal 176 UU Penerbangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa (4/8/2026).

Dalam persidangan, Saldi menyoroti besaran kompensasi untuk keterlambatan penerbangan kategori 5 atau lebih dari 240 menit yang hanya sebesar Rp300 ribu.

Baca Juga :  Ombudsman Siap Buka Hasil Pengawasan Lapas Cibinong kepada DPR

Menurutnya, nominal tersebut belum tentu mampu menutup kerugian nyata yang dialami penumpang.

“Karena ini tidak masuk akal karena kerugian dan potensi kerugian itu jauh lebih besar dibanding ini,” kata Saldi dalam persidangan.

Ia mencontohkan, seorang penumpang bisa kehilangan kesempatan menghadiri seminar penting, menjadi penguji dalam sidang akademik, atau agenda lain yang berdampak besar terhadap pekerjaan maupun profesinya akibat keterlambatan penerbangan.

Selain itu, Saldi juga menilai bentuk kompensasi pada kategori keterlambatan lainnya yang hanya berupa makanan ringan atau minuman belum tentu mencerminkan kerugian yang dialami konsumen.

Baca Juga :  Waspada Provokasi Demo di Media Sosial, Ini Imbauan Polri

Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan kepada Mahkamah bagaimana proses penetapan besaran kompensasi tersebut, termasuk apakah melibatkan lembaga perlindungan konsumen maupun asosiasi konsumen penerbangan.

“Tolong pemerintah, kalau bisa tambahkan alasan, penjelasan kepada Mahkamah, kira-kira dalam menentukan kompensasi yang diterima oleh konsumen, seberapa pemerintah melibatkan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, satu, atau asosiasi konsumen penerbangan,” ujar Saldi.

Menurut Saldi, regulasi yang berlaku saat ini justru berpotensi menjadi tameng bagi maskapai untuk menghindari tanggung jawab yang lebih besar.

Sebab, maskapai dapat beralasan bahwa kompensasi yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meskipun belum mencerminkan kerugian yang sebenarnya dialami penumpang.

Baca Juga :  Sudah 1.900 WNI Pulang jadi Mayat, Jokowi Perintahkan Sikat Habis Kejahatan Perdagangan Orang

Ia menegaskan perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyusun regulasi di sektor penerbangan.

“Jadi, pemerintah jangan hanya pro kepada perusahaan penerbangan saja, konsumen yang juga harus dilindungi,” tegasnya.

Adapun permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sembilan advokat dan dua mahasiswa Fakultas Hukum yang mengaku pernah mengalami keterlambatan penerbangan.

Para pemohon menilai aturan yang ada belum memberikan perlindungan maksimal kepada penumpang, terutama karena tidak adanya transparansi mengenai penyebab keterlambatan penerbangan beserta bukti yang dapat diakses publik.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...