Rabu, November 18, 2026

Hanya Ferdy Sambo yang Disebut, Rieke “Oneng” Minta Ditjenpas Buka Data Warga Binaan Lapas Cibinong

WIB

Aliansi.co, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau Rieke “Oneng” mempertanyakan data warga binaan yang diperiksa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terkait polemik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Kabupaten Bogor.

Rieke menyoroti hanya nama terpidana Ferdy Sambo yang disebut secara spesifik dalam pemaparan Ditjenpas.

Padahal, terdapat puluhan warga binaan lain yang turut masuk dalam pemeriksaan.

Hal itu disampaikan Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Ditjenpas, Senin (28/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Ditjenpas menyampaikan telah memeriksa 55 warga binaan.

Baca Juga :  Jokowi Soroti Pasokan Listrik RSUD Musi Rawas: Saya Telepon Dirut PLN

Mereka terdiri atas 21 warga binaan yang mengikuti program asimilasi di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE), 33 warga binaan kasus tindak pidana korupsi, serta satu warga binaan kasus pidana umum yang diketahui merupakan Ferdy Sambo.

“Pertanyaan adalah kenapa hanya Ferdy Sambo yang disebutkan? Kenapa 21 yang ikut asimilasi dan kemudian 33 kasus tipikor tidak ditulis? Tulis Pak semuanya,” ujar Rieke.

Menurut Rieke, keterbukaan data diperlukan agar DPR dapat mengetahui secara jelas siapa saja warga binaan yang masuk dalam pemeriksaan serta kategori perkara masing-masing.

Ia juga menyinggung sejumlah nama narapidana kasus ekonomi dan korupsi dalam rapat tersebut, termasuk Harvey Moeis dan Indra Kenz.

Baca Juga :  Geram Aksi Pemalakan di Puncak, Kapolri Perintahkan Jajaran Patroli Gabungan di Jalur Wisata

Rieke kemudian mempertanyakan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Indra Kenz yang mulai berlaku pada 24 September 2026.

Indra Kenz diketahui menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bogor dan diwajibkan menjalani pelaporan secara berkala.

“Indra Kenz yang malah mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 24. Bapak korbannya itu banyak,” kata Rieke.

Rieke meminta Ditjenpas menjelaskan proses asesmen yang menjadi dasar pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam perkara dengan jumlah korban yang banyak.

Baca Juga :  PWI Cabut Laporan Polisi terhadap Hotman Paris, Bagaimana LP MIO Indonesia?

Menurutnya, aspek pemulihan korban juga perlu menjadi perhatian dalam pemberian hak integrasi bagi warga binaan.

“Dan untuk pidana ekonomi dengan korban publik sebanyak ini, ini kok lagi ramai soal lapas ini malah ada yang dapat pembebasan bersyarat di mana korban belum dipulihkan,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pemeriksaan terkait Lapas Cibinong, Ditjenpas menyebut selain 55 warga binaan, sebanyak 35 pegawai juga telah diperiksa.

Mereka terdiri atas 21 petugas dan 14 pejabat struktural.

Lima pejabat struktural Lapas Cibinong juga telah dinonaktifkan sementara untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...