Oleh: Lukman Hakim
Kursi wakil presiden bisa terisi dalam hitungan pekan.
Kepercayaan publik yang ikut kosong tidak bisa diisi dengan kecepatan.
Kamis, 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka datang ke Senayan menyerahkan surat berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.
Hari itu juga Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan kursi wapres kosong.
Pada hari yang sama, usulan hak menyatakan pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi, pintu masuk menuju pemakzulan, dijadwalkan masuk rapat paripurna.
Kebetulan atau siasat? Motifnya masih terbuka.
Yang pasti, negara kini punya pekerjaan konstitusional, dan cara pekerjaan itu diselesaikan akan menentukan kualitas demokrasi kita dua tahun ke depan.
Argumen saya sederhana: ukuran keberhasilan pengisian kursi ini bukan seberapa cepat ia terisi, melainkan seberapa terang alasannya, seberapa kuat kriterianya, dan seberapa sah di mata publik pengisinya.
| PETA SINGKAT PER 18 NOVEMBER 2026
• 12 November: surat berhenti diterima MPR dan Presiden; kursi dinyatakan kosong sejak hari itu (Antara, CNBC Indonesia). • Surat hanya lima paragraf, menyebut alasan pribadi dan aspirasi masyarakat, menurut Menko Yusril Ihza Mahendra; Presiden mengaitkannya dengan pemenuhan syarat konstitusional. • Latar: Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan dicabut kementerian terkait (Suara Muhammadiyah). • Aturan main: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, MPR bersidang paling lambat 60 hari (kira-kira hingga 11 Januari 2027). • Jadwal terbaru: dua nama paling lambat 25 November, verifikasi hingga 8 Desember, paripurna 9 Desember (digeser dari rencana 2 Desember). |
Kekosongan jabatan adalah soal prosedur, dan konstitusi telah menyediakan jalannya. Pakar hukum tata negara UNS, Sunny Ummul, mengingatkan bahwa niat mundur, penyerahan surat, dan berakhirnya jabatan secara hukum adalah tiga hal berbeda.
Dosen hukum tata negara UI, Titi Anggraini, menilai pengunduran diri tidak memerlukan jalur pemakzulan, sementara koleganya Qurrata Ayuni mencatat UUD 1945 tidak mengenal istilah ‘mundur’ sehingga ia diperlakukan sebagai permohonan kepada Presiden.
Guru Besar Andi Muhammad Asrun menyimpulkan bahwa HMP dan proses pemakzulan otomatis kehilangan objeknya.
Kekosongan kedua lebih sulit ditambal: kekosongan penjelasan. Pengunduran diri adalah hak, tetapi jabatan ini diperoleh lewat pemilihan langsung satu paket dengan presiden (Pasal 6A ayat 1).
Pakar hukum tata negara UMY mengingatkan agar tidak lahir preseden bahwa semakin cepat pejabat mundur saat menghadapi proses pemakzulan, semakin aman posisi hukum dan keuntungan administratifnya.
Bivitri Susanti menilai secara etis Gibran semestinya mundur tanpa menunggu didesak, sementara Suara Muhammadiyah mencatat bahwa motif di balik pengunduran diri tetap terbuka.
Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena itulah bahan baku bagi perbaikan sistem verifikasi syarat calon.
Konstitusi yang Hemat Kata
Pasal 8 ayat (2) hanya memuat tiga unsur: Presiden mengusulkan dua calon, MPR memilih, dan batas waktu 60 hari.
Tidak ada kriteria kapasitas, tidak ada mekanisme uji publik.
Sunny Ummul, Dedeng Zawawi dari Unsri, dan pakar lain mencatat belum adanya undang-undang yang mengatur rinci pengunduran diri wapres.
Kekosongan norma itu berarti kualitas proses bergantung pada kebijaksanaan aktor politik.
Di sisi lain, kedudukan wapres sendiri sejak lama dinilai samar.
Kajian yuridis menyimpulkan bahwa tugas dan wewenang wapres sangat bergantung pada keinginan presiden, bukan aturan baku.
