Oleh: Lukman Hakim
Republik tidak pernah didirikan untuk menjadi milik absolut untuk mereka yang sedang
menduduki kursi kekuasaan.
Republik lahir dari kehendak kolektif masyarakat untuk membebaskan kehidupan bersama dari kesewenang-wenangan.
Karena itu, pertanyaan “siapa pemilik republik ini?” bukan sekadar permainan retorika politik.
Ia adalah pertanyaan konstitusional: kepada siapa kekuasaan berasal, untuk siapa kekuasaan dijalankan, dan siapa yang berhak mengawasinya?
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Rumusan ini penting karena menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi, sementara konstitusi menjadi aturan main yang membatasi cara kekuasaan dijalankan.
Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum.
Artinya, tidak ada pejabat, partai politik, bahkan mayoritas politik sekalipun yang berada di atas konstitusi.
Kekuasaan bukan hak milik penguasa; ia merupakan mandat yang dibatasi hukum dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.
Permasalahannya demokrasi dapat menyisakan jarak antara kedaulatan yang dijanjikan oleh konstitusi dan kenyataan pengambilan keputusan.
Undang-Undang pemilu dan Undang-Undang Dasar memberikan legitimasi terhadap masyarakat untuk memilih pemimpin mereka tetapi demokrasi tidak selesai ketika surat suara dimasukkan ke kotak.
Demokrasi juga menuntut proses legislasi yang terbuka, partisipasi bermakna, kebebasan menyampaikan kritik, serta lembaga negara yang berani untuk saling mengawasi.
Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa perubahan UUD 1945 menggeser struktur ketatanegaraan menuju hubungan antarlembaga yang setara secara horizontal dan memperkuat mekanisme pengawasan fungsional.
Dengan demikian, tidak semestinya ada satu cabang kekuasaan yang merasa dapat menentukan segalanya tanpa kontrol dari lembaga lain agar tidak terjadi abuse off power dalam system pemerintahan di Indonesia.
Prinsip tersebut dikenal sebagai checks and balances.
Sunarto menegaskan bahwa pembagian kekuasaan diperlukan untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang berpotensi 2 melahirkan kesewenang-wenangan.
Dalam praktiknya, DPR tidak cukup hanya menjadi pendukung pemerintah; lembaga peradilan tidak boleh tunduk pada kepentingan politik; dan pemerintah tidak boleh menganggap kritik sebagai gangguan.
Setiap lembaga memiliki kewenangan sekaligus batas.
Keseimbangan itu bukan hambatan bagi pemerintahan, melainkan pagar agar kekuasaan tetap bekerja dalam koridor konstitusi.
Kekhawatiran terhadap penyempitan ruang demokrasi juga perlu dibaca melalui
penelitian, bukan hanya prasangka.
Derwin Tambunan dalam artikel “The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process” (2023) menguraikan bagaimana strategi kartel, lobi elite, dan hubungan antara kepentingan bisnis dengan partai dapat memengaruhi proses
legislasi.
Temuan tersebut tidak berarti setiap keputusan DPR pasti dikendalikan oligarki.
Namun, penelitian itu memberi alasan akademik untuk menguji secara kritis: apakah
pembentukan undang-undang sungguh didasarkan pada kebutuhan publik, atau lebih banyak mencerminkan kompromi elite yang sulit diawasi masyarakat?
Data resmi juga memperlihatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari
keberadaan pemilu.