Penelitian di jurnal Media Iuris (Universitas Airlangga, 2024) oleh Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika bahkan menilai Pasal 8 ayat (2) perlu diperbaiki: satu calon saja, dengan tenggat pemilihan dipersingkat menjadi tujuh hari.
Pesannya jelas: waktu 60 hari adalah batas atas, bukan target.
Perdebatan lain menyangkut asal calon.
Jimly Asshiddiqie menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti berasal dari partai pengusung.
Syarat itu hanya muncul di penjelasan UU MD3, yang menurutnya keliru karena menyamakan kekosongan wapres dengan kekosongan presiden dan wapres sekaligus.
Artinya, ruang pilihan Presiden sesungguhnya lebih luas daripada yang kini dibicarakan.
Kualitas, Bukan Sekadar Loyalitas
Bursa nama bergerak cepat.
Sejumlah media menyebut tiga kader Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, di samping nama Puan Maharani dari sumber Kompas.
Partai-partai koalisi menyerahkan pilihan kepada Presiden.
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyebut kriterianya bukan elektoral, melainkan kemampuan langsung bekerja karena waktu efektif pemerintahan tinggal dua tahun. Pengamat Bawono menilai loyalitas akan menjadi pertimbangan kunci.
Argumen ini masuk akal.
Wapres yang selaras dengan presiden menekan friksi, dan masa kerja yang pendek menuntut kesiapan.
Tetapi loyalitas dan kecepatan hanyalah dua dari beberapa syarat.
Belajar dari polemik dokumen pendidikan, saya mengusulkan empat ujian kualitas yang dapat dijalankan tanpa mengubah satu huruf pun dalam konstitusi:
- Keabsahan syarat yang terbuka. Tim verifikasi MPR memeriksa dokumen calon pada 25 November–8 Desember.
- Hasil ringkasnya, terutama keabsahan ijazah dan syarat pencalonan, sebaiknya diumumkan ke publik sebelum paripurna.
- Rekam jejak dan integritas. Pernyataan kesiapan calon, laporan harta kekayaan, dan rekam jejak jabatan publik perlu mudah diakses, bukan hanya dibaca anggota MPR.
- Mandat kerja yang jelas. Karena tugas wapres bergantung pada presiden, publik layak tahu pembagian tugas yang dipercayakan sebelum calon dipilih, agar jabatan ini tidak berhenti sebagai pelengkap.
- Legitimasi proses. Konsultasi dengan partai koalisi sudah dilakukan; yang tertinggal adalah penjelasan kepada warga mengapa dua nama itu yang dipilih.
Pendukung jalur yang ada punya dalil kuat.
Mengusulkan calon adalah kewenangan Presiden yang dijamin konstitusi.
Pengunduran diri menurut Titi Anggraini sah tanpa pemakzulan.
Kursi kosong juga menyimpan risiko: bila Presiden berhalangan, Pasal 8 ayat (3) menyerahkan pelaksanaan tugas kepada tiga menteri, sehingga makin singkat kekosongan, makin kecil risikonya.
Semua itu benar. Namun cepat tidak harus tertutup.
Jadwal 9 Desember dan masa verifikasi dua pekan justru memberi ruang untuk keterbukaan tanpa melanggar tenggat 60 hari.
Pada 1956, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden pertama yang mundur, dan baru sekarang ada wapres kedua yang menyusulnya.
Dua peristiwa itu berjarak 70 tahun, tetapi pertanyaan publiknya sama: untuk apa jabatan ini, dan siapa yang bertanggung jawab?
Siapa pun dua nama yang diserahkan Presiden pada 25 November nanti, ukuran keberhasilannya bukan siapa yang duduk, melainkan apakah warga bisa percaya bahwa kursi itu diisi dengan alasan yang terang, syarat yang sah, dan tujuan yang jelas.
Penulis: Lukman Hakim S.H., M.H.
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia
