Minggu, November 22, 2026

Mengisi Kursi Wapres, Menguji Legitimasi Demokrasi

WIB

Penelitian di jurnal Media Iuris (Universitas Airlangga, 2024) oleh Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika bahkan menilai Pasal 8 ayat (2) perlu diperbaiki: satu calon saja, dengan tenggat pemilihan dipersingkat menjadi tujuh hari.

Pesannya jelas: waktu 60 hari adalah batas atas, bukan target.

Perdebatan lain menyangkut asal calon.

Jimly Asshiddiqie menegaskan UUD 1945 tidak mewajibkan pengganti berasal dari partai pengusung.

Syarat itu hanya muncul di penjelasan UU MD3, yang menurutnya keliru karena menyamakan kekosongan wapres dengan kekosongan presiden dan wapres sekaligus.

Artinya, ruang pilihan Presiden sesungguhnya lebih luas daripada yang kini dibicarakan.

Kualitas, Bukan Sekadar Loyalitas

Bursa nama bergerak cepat.

Sejumlah media menyebut tiga kader Gerindra: Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, di samping nama Puan Maharani dari sumber Kompas.

Baca Juga :  Mata dan Telinga Kekuasaan

Partai-partai koalisi menyerahkan pilihan kepada Presiden.

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyebut kriterianya bukan elektoral, melainkan kemampuan langsung bekerja karena waktu efektif pemerintahan tinggal dua tahun. Pengamat Bawono menilai loyalitas akan menjadi pertimbangan kunci.

Argumen ini masuk akal.

Wapres yang selaras dengan presiden menekan friksi, dan masa kerja yang pendek menuntut kesiapan.

Tetapi loyalitas dan kecepatan hanyalah dua dari beberapa syarat.

Belajar dari polemik dokumen pendidikan, saya mengusulkan empat ujian kualitas yang dapat dijalankan tanpa mengubah satu huruf pun dalam konstitusi:

  1. Keabsahan syarat yang terbuka. Tim verifikasi MPR memeriksa dokumen calon pada 25 November–8 Desember.
  2. Hasil ringkasnya, terutama keabsahan ijazah dan syarat pencalonan, sebaiknya diumumkan ke publik sebelum paripurna.
  3. Rekam jejak dan integritas. Pernyataan kesiapan calon, laporan harta kekayaan, dan rekam jejak jabatan publik perlu mudah diakses, bukan hanya dibaca anggota MPR.
  4. Mandat kerja yang jelas. Karena tugas wapres bergantung pada presiden, publik layak tahu pembagian tugas yang dipercayakan sebelum calon dipilih, agar jabatan ini tidak berhenti sebagai pelengkap.
  5. Legitimasi proses. Konsultasi dengan partai koalisi sudah dilakukan; yang tertinggal adalah penjelasan kepada warga mengapa dua nama itu yang dipilih.
Baca Juga :  Ketika Konstitusi Bertemu dengan Kekuasaan: Siapa Sesungguhnya Pemilik Republik Ini?

Pendukung jalur yang ada punya dalil kuat.

Mengusulkan calon adalah kewenangan Presiden yang dijamin konstitusi.

Pengunduran diri menurut Titi Anggraini sah tanpa pemakzulan.

Kursi kosong juga menyimpan risiko: bila Presiden berhalangan, Pasal 8 ayat (3) menyerahkan pelaksanaan tugas kepada tiga menteri, sehingga makin singkat kekosongan, makin kecil risikonya.

Semua itu benar. Namun cepat tidak harus tertutup.

Baca Juga :  Menelisik Lima Kemungkinan Motif di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Jadwal 9 Desember dan masa verifikasi dua pekan justru memberi ruang untuk keterbukaan tanpa melanggar tenggat 60 hari.

Pada 1956, Mohammad Hatta menjadi wakil presiden pertama yang mundur, dan baru sekarang ada wapres kedua yang menyusulnya.

Dua peristiwa itu berjarak 70 tahun, tetapi pertanyaan publiknya sama: untuk apa jabatan ini, dan siapa yang bertanggung jawab?

Siapa pun dua nama yang diserahkan Presiden pada 25 November nanti, ukuran keberhasilannya bukan siapa yang duduk, melainkan apakah warga bisa percaya bahwa kursi itu diisi dengan alasan yang terang, syarat yang sah, dan tujuan yang jelas.

Penulis: Lukman Hakim S.H., M.H.

Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Usai Dipecat, Irjen Eko Hadi Santoso Dikembalikan ke Tahanan Mako Brimob

Aliansi.co, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)...

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...