Oleh: Lukman Hakim
Relasi ulama dan umara merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjalanan kehidupan masyarakat Muslim.
Ulama hadir dengan otoritas keilmuan dan moral sebagai penuntun nilai-nilai keagamaan, sementara umara menjalankan kewenangan pemerintahan serta menentukan arah kebijakan publik.
Keduanya dapat saling menguatkan: ulama memberi pertimbangan etik, sedangkan umara menyediakan ruang agar nilai keadilan dan kemaslahatan diwujudkan melalui kebijakan.
Namun, hubungan itu menyimpan persoalan ketika kedekatan berubah menjadi ketergantungan, nasihat berubah menjadi pembenaran, dan otoritas agama dipakai untuk memperkuat kepentingan politik.
Dalam tradisi Islam, relasi ulama dan umara tidak tunggal.
Penelitian Mastori, Zenal Arifin, dan Sunardi Bashri Iman (2021) menunjukkan bahwa hubungan keduanya dalam sejarah berlangsung dinamis, mulai dari pola kolaboratif hingga hubungan yang cenderung pragmatis.
Artinya, kedekatan ulama dengan penguasa bukan sesuatu yang otomatis dapat disalahkan.
Kolaborasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, sepanjang tujuannya adalah kemaslahatan bersama dan ulama tetap memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik.
Persoalannya bukan sekadar apakah ulama berada dekat dengan lingkar kekuasaan, melainkan apakah kedekatan tersebut berpotensi menggerus independensi dan keteguhan penilaian moralnya.
Karena itu, penting untuk membedakan posisi ulama sebagai sumber otoritas keilmuan dan penjaga nilai-nilai moral dengan ulama sebagai aktor politik yang terlibat dalam dinamika serta kepentingan kekuasaan.
Seorang ulama tentu memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara lain untuk berpendapat, berorganisasi, mendukung kebijakan, bahkan terlibat dalam jabatan publik sesuai ketentuan hukum.
Akan tetapi, ketika otoritas keagamaannya digunakan untuk mengarahkan dukungan politik, publik berhak menguji argumentasi, transparansi kepentingan, dan konsekuensi dari sikap tersebut.
Gelar keagamaan tidak boleh dijadikan tameng yang membuat pernyataan politik kebal dari kritik.
Konstitusi Indonesia memberi kerangka penting untuk membaca persoalan ini. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
Pasal 28E menjamin kebebasan beragama, menyatakan pikiran dan sikap, serta berserikat dan berkumpul. Sementara Pasal 28I ayat (1) menempatkan hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Konsekuensinya, negara wajib melindungi kebebasan beragama, tetapi tidak semestinya menjadikan satu otoritas keagamaan sebagai alat untuk memaksakan pilihan politik kepada seluruh warga negara.
Indonesia adalah negara berasaskan Pancasila dan konstitusi, dengan masyarakat yang majemuk; kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara.
Alfitri (2019), dalam kajiannya mengenai praktik konstitusional hubungan agama dan negara di Indonesia, menunjukkan bahwa batas intervensi negara dalam urusan agama tidak selalu sederhana.
Kajian tersebut menyoroti bagaimana pengaturan negara dalam urusan seperti haji dan zakat dapat bergerak dari administrasi menuju pengaturan yang menyentuh praktik keagamaan.
Pelajaran pentingnya adalah kewenangan negara perlu dibatasi secara jelas.
Demikian pula, pengaruh ulama terhadap kebijakan publik perlu ditempatkan dalam ruang akuntabilitas secacra terbuka, bukan menjadi kewenangan informal yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
Persoalan menjadi lebih rumit ketika terbentuk lingkar kekuasaan yang mempertemukan pejabat, elite politik, pemilik sumber daya, dan tokoh berpengaruh.
Dalam situasi ini, dukungan simbolik dari tokoh agama dapat memiliki nilai politik yang besar.
Penelitian Karomani (2009) tentang elite lokal di Banten memperlihatkan bahwa posisi ulama, jawara, dan umaro mengalami perubahan dominasi dalam struktur sosial-politik.
Studi tersebut mengingatkan bahwa pengaruh sosial tidak selalu berada pada satu kelompok; ia dapat berpindah mengikuti jaringan kekuasaan dan sumber daya.
Karena itu, hubungan ulama dan umara perlu dibaca pula sebagai relasi antar-elite, bukan hanya hubungan ideal antara penasihat dan pemimpin.
Di sisi lain, kritik terhadap kedekatan ulama dan penguasa tidak boleh berubah menjadi prasangka bahwa setiap kerja sama merupakan kooptasi.
Penelitian Dalle dan Jundi (2022) mengenai modernisasi pendidikan Islam di Tanah Bugis menunjukkan adanya kerja sama yang dapat mendukung pembangunan lembaga pendidikan, tetapi juga mencatat potensi pemaksaan dukungan politik oleh umara terhadap ulama.
Dua kemungkinan ini harus sama-sama diakui.