Aliansi.co, Jakarta- Anggota DPRD Jakarta meminta Pemprov DKI hadir mengatasi permasalahan warga yang terjerat utang pinjaman online (pinjol) hingga mencapai puluhan triliun.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Zoelkifli mengatakan saat ini sebanyak 2,34 juta warga Jakarta terjerat utang pinjol hingga mencapai Rp 10,35 triliun.
“Pinjol kan tidak pakai BI checking, tapi bunga dan resikonya besar sekali. Sehingga kemudian kita menginisiasi dan meminta agar dibuat fasilitas peminjaman yang lebih mudah dari Bank DKI dan Dinas UMKM,” ujar Taufik dalam rapat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Selain itu, Taufik juga menyarankan agar Pemprov DKI melakukan sosialisasi terkait resiko dan bahaya yang akan diterima nasabah pinjol apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
“Bagaimana kita bisa memberikan supply kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha, juga mengedukasi dan sosialisasi dari Pemda kepada masyarakat agar tidak menggunakan pinjol lagi,” ungkapnya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Suhud Alynuddin menyampaikan agar Pemprov benar-benar konsen dan membuat suatu terobosan supaya warga Jakarta tidak bertambah banyak yang menjadi nasabah pinjol.
Dia pun meminta Pemprov harus hadir untuk mengatasi permasalahan pinjol tersebut.
“Angka ini lebih besar dari APBD Yogyakarta dan hampir setengah APBD Jawa Tengah. Menurut saya ini tidak bisa dianggap enteng. Pemprov harus hadir untuk mengatasi dan mencari jalan keluar terhadap persoalan ini,” tuturnya.
