Jumat, November 20, 2026

Bang Japar Minta THR, Fahira Idris Angkat Bicara

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Pendiri sekaligus Ketua Umum Ormas BANG JAPAR (Kebangkitan Jawara dan Pengacara), Fahira Idris, angkat bicara terkait beredarnya surat permohonan tunjangan hari raya (THR) yang mengatasnamakan organisasi Bang Japar.

Fahira menegaskan, organisasi bernama Bang Japar Indonesia (BJI) yang disebut dalam sejumlah surat permintaan THR bukanlah organisasi yang ia dirikan maupun pimpin.

“Perlu saya tegaskan bahwa organisasi bernama ‘Bang Japar Indonesia (BJI)’ bukan organisasi yang saya pimpin,” kata Fahira dalam keterangannya dikutip dari laman Facebook miliknya, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, jika ada pihak yang menyebarkan proposal, surat, atau permintaan THR dengan mencatut nama Bang Japar Indonesia, maka hal tersebut tidak memiliki kaitan dengan Ormas BANG JAPAR yang ia dirikan sejak 2017.

Baca Juga :  ASN Masih Bawa Mobil ke Kantor, Pemkot Jaksel Siap Tutup Gerbang Setiap Rabu

Ia menegaskan, sejak berdiri pada 25 Februari 2017, organisasi BANG JAPAR tidak pernah meminta THR, sumbangan, maupun pungutan dalam bentuk apa pun kepada perusahaan, pelaku usaha, ataupun masyarakat.

“Sejak awal berdirinya BANG JAPAR pada 25 Februari 2017, organisasi ini tidak pernah dan tidak akan pernah meminta THR, sumbangan, atau pungutan dalam bentuk apa pun kepada perusahaan, pelaku usaha, maupun masyarakat,” ujarnya.

Fahira menjelaskan, BANG JAPAR didirikan dengan tujuan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Organisasi tersebut selama ini menjalankan berbagai kegiatan seperti advokasi hukum dan kesehatan, penguatan UMKM, layanan ambulans gratis, hingga kegiatan sosial lainnya.

Baca Juga :  Jadi Ikonik Baru, Pemkot Jaksel Matangkan Persiapan Relokasi PKL Barito di Lenteng Agung

“BANG JAPAR berdiri untuk #Berbuat dan #Bermanfaat melalui kegiatan sosial, advokasi hukum dan kesehatan, penguatan UMKM, layanan ambulans gratis, serta pengabdian kepada masyarakat dan pengawalan ulama,” kata dia.

Ia menilai, setiap tindakan yang mengatasnamakan Bang Japar untuk meminta THR atau pungutan jelas bertentangan dengan prinsip, nilai, dan aturan organisasi yang ia pimpin.

Fahira juga mengungkapkan bahwa persoalan tersebut hampir selalu muncul menjelang Lebaran dan kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena nama Bang Japar identik dengan dirinya sebagai pendiri organisasi.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Jaksel Tekankan Transparansi dan Demokratis dalam Forum Pemilihan Pengurus Karang Taruna

“Setiap tahun menjelang Lebaran persoalan ini kembali muncul dan seringkali menimbulkan kebingungan di masyarakat karena nama BANG JAPAR sangat identik dengan saya sebagai pendirinya, ” katanya.

“Namun perlu diketahui bahwa nama organisasi kami berbeda dan logo kami juga berbeda,” lanjutnya.

Karena itu, Fahira mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang mencatut nama BANG JAPAR untuk kepentingan tertentu.

Ia juga mempersilakan masyarakat melaporkan jika menemukan informasi atau permintaan yang mengatasnamakan organisasinya.

“Jika ada informasi atau laporan terkait hal tersebut, silakan menyampaikannya kepada Mako Pusat BANG JAPAR atau langsung kepada saya,” tutupnya.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Usai Dipecat, Irjen Eko Hadi Santoso Dikembalikan ke Tahanan Mako Brimob

Aliansi.co, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP)...

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...