Aliansi.co, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menarik dua mantan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua mantan pejabat KPK tersebut adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) KPK, kini dipercaya sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Sementara itu, Haerudin yang pernah menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK, kini mengemban tugas sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, penugasan tersebut merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dan komitmen lembaganya dalam membangun sistem pengawasan yang lebih baik.
“Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen antikorupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (9/11/2026).
Menurutnya, setiap masukan dan rekomendasi dari KPK menjadi bahan penting bagi BGN untuk membenahi sekaligus menyempurnakan sistem penyelenggaraan program.
“Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Sudaryono menegaskan, pengawasan terhadap program MBG harus dilakukan secara menyeluruh.
Sebab, program tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia.
“Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak awal, bukan menunggu munculnya persoalan baru kemudian melakukan pembenahan.
“Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” tuturnya.