Aliansi.co, Jakarta-Anggota Komisi I DPR RI Bakri HM menanggapi soal keinginan pemerintah China yang meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Bakri meminta pemerintah agar bersikap tegas terhadap permintaan tersebut.
Dirinya ingin pemerintah berpikir panjang terkait kasus ini. Jangan sampai anggaran dan kondisi ekonomi yang mulai stabil saat ini, jadi goncang dengan kabar tersebut.
“Pemerintah harus berpikir panjang. Jangan sampai kondisi mulai stabil malah digoyang oleh isu-isu yang tidak baik. Harus tegas kepada memerintah China saya pikir,” ujar Bakri melalui keterangannya yang diterima, Jumat (14/4/2023).
Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut mengaku terkejut dengan adanya desakan dari pihak China untuk menjadikan penyelesaian masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus diperkuat dengan APBN.
Padahal, dirinya menyampaikan, pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya bahwa dalam pembangunan kereta cepat tidak menggunakan dana dari APBN.
“Terus terang saja saya termasuk juga pelaku sejarah yang dulu menolak bahwa kereta cepat ini dibiayai oleh APBN. Ternyata waktu baru-baru kemarin tidak satu rupiah pun uang APBN akan masuk (jadi pembiayaan KCJB), tapi pada kenyataannya masuk juga,” ujarnya.
Untuk itu, Bakri pun mendorong pemerintah agar tetap kembali pada kesepakatan awalnya.
“Kalau itu memang ada perjanjian utang jangka panjang, ya dilakukan aja. Pemerintah harus tetap kembali kepada kesepakatan awalnya,” tutupnya.
