Rabu, November 18, 2026

DPRD DKI Soroti TransJakarta, Khoirudin: Layanan Masih Bolong-bolong

WIB

Aliansi.co, Jakarta- Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyoroti layanan TransJakarta yang dinilai masih belum merata, meski capaian jangkauannya terus meningkat hingga mencakup sebagian besar wilayah Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Khoirudin usai menghadiri perayaan hari jadi ke-12 PT TransJakarta di Halte TransJakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Menurut dia, masih terdapat sejumlah wilayah permukiman yang belum terlayani, khususnya oleh moda MikroTrans.

“Masih ada bolong-bolong wilayah Jakarta yang belum tersentuh layanan TransJakarta, ini MikroTrans. Masih banyak trayek masuk ke lingkungan yang belum dibuka,” ujar Khoirudin, dikutip Sabtu (28/3/2026).

Baca Juga :  Lepas Atlet Karate DKI ke Pra PON XXI, Ketua DPRD Targetkan Juara Umum

Meski demikian, Khoirudin tetap mengapresiasi kinerja TransJakarta yang dinilai telah memaksimalkan pelayanan transportasi publik.

Saat ini, jangkauan layanan disebut telah mencapai 92 persen wilayah Jakarta.

“TransJakarta sebagai layanan bus untuk warga Jakarta kini telah menjangkau hingga 92 persen wilayah. Saya apresiasi karena dari sisi sarana dan infrastruktur, secara global sudah berada di peringkat ke-17,” katanya.

Politisi PKS ini juga menilai dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui subsidi transportasi memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Baca Juga :  Ketua DPRD Sentil Pengusaha Industri Pemicu Polusi Udara di Jakarta: Jangan Mikirin Pendapatan Saja

Ia menyebut alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun untuk TransJakarta merupakan langkah tepat dalam meringankan beban ekonomi warga.

“DPRD melalui fungsi anggaran tidak merasa dirugikan dengan pemberian PSO Rp4,8 triliun. Sebab, setiap Rp1 triliun memberikan dampak ekonomi hingga Rp3,2 triliun,” ungkapnya.

Menurut dia, dana tersebut pada dasarnya merupakan pengembalian pajak masyarakat kepada Pemprov DKI Jakarta.

Karena itu, warga berhak memperoleh layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas.

Baca Juga :  Merasa Tak Dihargai Pejabat DKI, Ketua DPRD Curhat dengan Heru Budi

Khoirudin menambahkan, capaian TransJakarta tidak lepas dari fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya serta kinerja jajaran manajemen saat ini.

“Saya pikir Rp4,8 triliun bukan angka yang terlalu besar, mengingat masyarakat telah membayar pajak hingga Rp55 triliun. Dana itu kita kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan biaya transportasi,” jelasnya.

Untuk itu, ia mendorong agar perluasan trayek, khususnya MikroTrans, segera direalisasikan guna mewujudkan pemerataan layanan transportasi publik.

“Angkutan umum adalah hak masyarakat,” pungkas Khoirudin.

Artikel Terkait

Berita Terpopuler

Lampiaskan Nafsu, Bu Guru Agama Ajak Siswanya Hubungan Badan, 2 Tahun Ketagihan 

Aliansi.co, Grobogan- Bu guru agama salah satu SMP di Grobogan, Jawa Tengah, dilaporkan ke polisi karena kasus pencabulan terhadap seorang siswanya. Guru perempuan inisial ST...

Berita Hukum

Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Kasus Penyadapan Presiden, Listyo Sigit Minggu Depan

Aliansi.co, Jakarta- Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu,...

Iming-iming Bonus Rp620 Juta, 58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran di Rusia

Aliansi.co, Jakarta – Iming-iming bonus penandatanganan kontrak mencapai Rp620 juta dan gaji bulanan sekitar Rp50 juta menjadi modus sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO)...

Naik KRL dari Tanjung Priok, Ratusan Polisi Gerebek Kampung Bahari

Aliansi.co, Jakarta – Ratusan personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menggerebek kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, Minggu (1/11/2026) pagi. Dalam operasi tersebut,...

Operasi Patuh 2026 Dimulai, Sasaran Razia Kendaraan yang Lawan Arus

Aliansi.co, Jakarta – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menjadikan pelanggaran melawan arus sebagai salah satu sasaran utama dalam Operasi Patuh 2026 yang digelar serentak...

Noverizky Tri Putra Pimpin LBH Ilumni FH Unpar

Aliansi.co, Jakarta- Noverizky Tri Putra dipercaya menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ilumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), menggantikan Yopi Gunawan. Dalam kepemimpinan...