Dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2025, BPS mencatat skor indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara
pada tingkat pusat sebesar 20,43; sementara indikator kinerja lembaga legislatif tercatat 21,05.
Angka ini merupakan skor indikator dalam metodologi IDI, bukan nilai keseluruhan demokrasi nasional.
Karena itu, angka tersebut tidak boleh ditafsirkan secara serampangan sebagai bukti
tunggal bahwa demokrasi telah runtuh.
Namun, nilainya patut menjadi alarm evaluasi: jaminan kebebasan dan kinerja representasi masih membutuhkan perhatian serius.
Di sisi lain, konstitusi bukan dokumen yang hanya hidup dalam ruang kuliah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 26 Juni 2025, memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029.
MK mengaitkan desain tersebut dengan kualitas pemilu dan kemudahan pemilih dalam menggunakan hak pilih sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Putusan ini memperlihatkan bahwa desain kelembagaan dan teknis pemilu bukan urusan elite semata; ia harus dinilai dari dampaknya terhadap hak konstitusional warga.
Meski demikian, putusan pengadilan pun tetap harus dibaca bersama prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas lembaga peradilan.
Pada titik inilah kita perlu membedakan legalitas dan legitimasi.
Kebijakan yang dibentuk melalui prosedur formal belum tentu otomatis memenuhi rasa keadilan dan kepentingan publik.
Sebaliknya, kritik terhadap kebijakan tidak boleh berhenti pada kecurigaan atau slogan.
Kritik harus diuji melalui konstitusi, data, argumentasi hukum, dan ruang partisipasi yang nyata.
Konstitusionalisme menuntut agar kekuasaan bukan hanya sah ketika dibentuk, tetapi juga terbatas ketika digunakan.
Lantas, siapa sesungguhnya pemilik republik ini? Secara konstitusional, kedaulatan berada di tangan rakyat.
Akan tetapi, kepemilikan itu tidak boleh dipahami sebagai klaim bahwa
setiap kehendak mayoritas dapat menghapus hak minoritas atau mengabaikan hukum.
Rakyat adalah pemegang kedaulatan, konstitusi adalah hukum dasar yang membatasi pelaksanaannya, dan pejabat publik hanyalah pemegang mandat sementara.
Tidak ada jabatan yang mengubah mandat menjadi kepemilikan.
Karena itu, menjaga republik bukan tanggung jawab pemerintah saja.
Masyarakat juga harus berani mengawasi, pers harus bebas bekerja, kampus perlu merawat nalar kritis, partai harus membuka ruang kaderisasi dan pertanggungjawaban, sedangkan lembaga negara wajib menjaga independensi serta integritasnya.
Republik akan kehilangan makna ketika suara rakyat tidak di dengar namun selalu dihitung pada saat pemilu, lalu dilupakan ketika keputusan dibuat.
Pada akhirnya, ukuran kesetiaan penguasa terhadap republik bukan seberapa lama ia bertahan di kursi kekuasaan, melainkan seberapa patuh ia membatasi dirinya pada konstitusi.
Sebab republik ini bukan milik mereka yang berkuasa hari ini; republik ini milik seluruh warga negara, termasuk generasi kita yang belum lahir di masa yang akan datang.
Penulis:Lukman Hakim S.H., M.H.
Pemerhati Rumah Tangga Rakyat Indonesia